Page 167 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 167

"Emang kasusnya apa sih sampai harus dicopot? Sejauh ini saya pikir enggak ada masalah kok.
              Jangan  sampai  deh,  aksi  ini  karena  ada  yang  ingin  jabatan  Dirut  di  Pertamina,  ya  jangan
              begitulah," kata dia.

              Dadan menilai, seharusnya para pegawai Pertamina yang berencananya mogok kerja bersyukur
              karena sudah mendapatkan gaji yang sangat besar.

              Sebab gaji para pekerja di SPBU banyak yang masih d ibawah upah minimum regional (UMR).

              Oleh karena itu, Dadan meminta menyarankan agar FSPPB berpikir ulang untuk melaksanakan
              mogok kerja tersebut.

              Apalagi, akibat dari aksi mogok akan berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan.

              "Ini kan tempat kita cari makan, mereka gaji besar enak, tabungan banyak. Kita di sini yang gaji
              pas-pasan sempat Pertamina ini gak jalan gara-gara mereka mogok kerja. Kitanya bagaimana
              coba? Coba pikir-pikir lagi deh, banyak-banyak bersyukur lah hidup ini mah," ucapnya.

              Hasil mediasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan rencana aksi mogok
              yang diwacanakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mulai 29 Desember 2021
              hingga 7 Januari 2022 batal digelar.

              Dirjen  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Kemenaker,  Indah
              Anggoro Putri menyebut, salah satu yang diprotes karyawan Pertamina adalah soal Perjanjian
              Kerja Bersama (PKB).

              Dalam  PKB  terserbut,  karyawan  Pertamina  yang  tergabung  dalam  FSPPB  menuntut  adanya
              kenaikan gaji.

              Manajemen Pertamina akan melakukan penyesuaian gaji mulai awal tahun depan.

              "Penyesuaian gaji 2021 dan 2022 akan diwujudkan, diimplementasikan kepada seluruh pekerja
              Pertamina tahun depan bulan April," ucap Indah dalam keterangannya.

              Menurutnya,  dengan  dilakukannya  perjanjian  bersama  ini,  pihak  direksi  Pertamina  akan
              melakukan penyesuaian gaji yang disepakati kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan
              Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Lanjut Indah, kesepakatan lainnya dalam mediasi
              tersebut  yaitu  memberikan  kebebasan  FSPPB  dalam  mengekspresikan  keinginannya  dengan
              tetap mengacu kepada PKB.

              "Jika ada friksi atau beda pandangan dalam komunikasi antara Serikat Pekerja dengan Direksi
              Pertamina, maka Kemenaker siap hadir memfasilitasi kedua belah pihak," kata Putri.

              Terakhir, kedua belah pihak sepakat untuk memperbaiki kualitas komunikasi dan dialog ke arah
              yang lebih konstruktif dan produktif.
              Indah  menegaskan,  aksi  mogok  kerja  nasional  yang  rencananya  dilaksanakan  oleh  seluruh
              pekerja Pertamina pada Rabu (29/12/2021) pun dibatalkan.

              Pihak  direksi  disebutnya  akan  membuka  seluas-luasnya  komunikasi  dengan  para  pekerja
              Pertamina yang diwakili oleh pengurus FSPPB.

              "Jadi  besok  tidak  ada  lagi  mogok  (kerja)  nasional  oleh  seluruh  pekerja  karyawan  Pertamina
              dengan terwujudnya perjanjian kesepakatan ini," ucap Indah.





                                                           166
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172