Page 115 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Besaran rerata itu dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengacu pada formula yang
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi itu
merupakan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU
Ciptaker).

Dalam UU Ciptaker, penghitungan kenaikan upah setiap tahunnya wajib mempertimbangkan
kondisi ekonomi nasional. Adapun variabel dalam menghitung upah, yakni paritas daya beli,
penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos berpendapat kenaikan UMR
rata-rata sebesar 1,09% itu tak akan dirasakan kaum buruh. Ia menyebut buruh bakal kesulitan
merespons

melonjaknya harga beragam kebutuhan pokok pada 2022, mulai dari sandang-pangan hingga
tarif listrik.

"Artinya (upah minimum daerah) yang naik hanya Rp20 ribu-Rp30 ribu enggak ada efeknya.
Justru terjadi penurunan. Nah, ini kita melihat sangat menyakitkan bagi rakyat yang dalam situasi
seharusnya negara hadir agar pemutusan kerja tidak sewenang-wenang agar hukum positif kita
dijalankan, terang Nining saat dihubungi Alinea.id, Senin (22/11).

Nining berpendapat pemerintah keliru dengan menetapkan kenaikan UMR berbasis pada kondisi
ekonomi nasional. Supaya sesuai dengan kondisi riil di lapangan, menurut dia, pemerintah
seharusnya mengacu pada standar hidup layak di daerah.

"Kan, sangat tidak fair, sangat tidak berkeadilan. Jadi, ada hal yang sangat tidak berkeadilan di
dalamnya, dan negara tidak hadir. Tugas pokok negara dan fungsinya, bagaimana melindungi,
bagaimana meningkatkan kesejahteraan, ujar Nining.

Rendahnya kenaikan UMR, lanjut Nining, potensial menghadirkan efek bola salju yang justru
merugikan negara. Ia menganalogikan rendahnya UMR berdampak pada stagnannya tingkat
konsumsi masyarakat dan menurunkan kualitas hidup generasi penerus bangsa.

Kalau masyarakat rendah konsumsinya juga akan mempengaruhi ekonomi nasional. Ketika
barang-barang tidak mampu dibeli masyarakat, maka yang terjadi krisis. Ketika krisis, gejolak
sosial pasti akan banyak, tingkat kekerasan akan banyak, imbuh Nining.

Nining berharap jeritan kaum buruh soal upah tak layak itu direspons Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Salah satu langkah yang disarankan Nining ialah dengan mencabut aturan
penghitungan pengupahan yang tertera dalam UU Ciptaker dan Peraturan Pemerintah Nomor 36
tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kepala negara tertinggi hari ini kan Presiden. Presiren harus mengambil suatu diskresi tentang
pengupahan yang layak. Tidak seperti sekarang yang semakin hancur. Kalau presiden tidak hadir
(merespons) apa yang menjadi persoalan masyarakat, maka sudah jelas rezim hari ini telah
gagal menyejahterakan rakyatnya, cetus dia.

Di luar besaran kenaikan UMR 2022 yang masih berpolemik, data Kemenaker bahkan
menunjukkan tak semua perusahaan mematok besaran upah buruh berbasis UMR. Pada 2020,
misalnya, Kemenaker mencatat setidaknya ada 454 kasus perselisihan hak yang dilaporkan dan
ditangani pemerintah. Tertinggi di DKI Jakarta dengan 68 kasus.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher maraknya kasus-kasus pengabaian ketentuan
UMR oleh perusahaan mengindikasikan lemahnya pengawasan oleh pemerintah. Ia meminta
pemerintah lebih serius menetapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan.

114