Page 118 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 118
Said Iqbal mengatakan terdapat 3 lokasi yang akan didatangi massa, yaitu MK, Istana Negara,
dan Balai Kota DKI Jakarta. Dia menyebut telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada
pihak keamanan.
"Surat pemberitahuan sudah dilayangkan ke aparat keamanan dan lokasi-lokasi yang akan dituju
peserta aksi adalah gedung Mahkamah Konstitusi, Istana, dan Balai Kota DKI. Tentu kami akan
berkoordinasi dengan aparat keamanan terhadap lokasi-lokasi yang akan kami tuju apakah akan
diizinkan untuk langsung bersama seluruh peserta aksi atau perwakilan," katanya.
"Jumlah peserta aksi kami berharap tidak lebih dari 10 ribu, walaupun dari laporan Jabodetabek
buruh-buruh yang akan datang ke Jakarta tercatat hampir 50 ribu, kami harap untuk menjaga
ketertiban dan tidak lebih dari 10 ribu," sambungnya.
Said Iqbal menuturkan, di MK, pihaknya akan mempertanyakan 4 hal terkait keputusan MK soal
uji formil UU Cipta Kerja. Pertanyaan ini dikatakan akan disampaikan secara tertulis. "Di MK
peserta aksi akan menyampaikan surat meminta penjelasan Mahkamah Konstitusi terhadap
keputusannya terkait uji formil UU Cipta Kerja," tuturnya.
Setelah dari MK, masa buruh akan bergeser ke Balai Kota DKI. Said Iqbal mengatakan para
buruh akan menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait peninjauan ulang UMP
DKI.
"Aksi bergeser ke Balai Kota, hanya 1 yang kami minta kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak
Anies Baswedan, yaitu menagih janjinya yang secara terbuka sudah disampaikan bahwa UMP
DKI akan ditinjau ulang. Selain memperhatikan asas-asas hukum, beliau juga menyampaikan
asas keadilan. Harapan kami Gubernur DKI Jakarta bapak Anies Baswedan sudah merevisi UMP
DKI tahun 2022 dan mengumumkan nilai kenaikan," tuturnya.
Berikut ini poin pertanyaan buruh yang akan diajukan ke MK besok:
1. Apa yang dimaksud oleh mahkamah konstitusi tentang inkonstitusional bersyarat?
2. Apa yang dimaksud oleh mahkamah konstitusi dengan keputusan cacat formil?
3. Apa yang dimaksud dengan amar keputusan Mahkamah Konstitusi butir 4 dan 7?
4. Apakah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengubahan termasuk pengaturan upah minimum
sesuai dengan Pasal 4 ayat 2-nya adalah kebijakan strategis, dengan demikian apakah
melihat amar putusan butir 7 Mahkamah Konstitusi, maka PP Nomor 36 Tahun 2021 harus
ditangguhkan?
117
