Page 116 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 116

Jangan  hanya  sekadar  mengimbau  perusahaan  agar  taat  menaikkan  upah.  Akan  tetapi,
              pemerintah juga harus mengeluarkan tindakan tegas juga bagi perusahaan yang melanggar,
              ujar Netty saat dihubungi Alinea.id, Selasa (23/11).

              Netty  meminta  Kemnaker  untuk  menjamin  keamanan  para  pekerja  ketika  melaporkan
              pelanggaran perusahaan terkait UMR. Menurut dia, banyak banyak pekerja yang tidak berani
              melaporkan pelanggaran perusahaan karena khawatir dipecat.

              Di  lain  sisi,  ia  juga  meminta  agar  pemberi  kerja  mematuhi  ketentuan  UMR  yang  berlaku  di
              masing-masing  daerah.  "Perusahaan  dan  pekerja  sama-sama  membutuhkan,  sehingga  tidak
              dibenarkan apabila yang satu dirugikan sementara yang lainnya diuntungkan, ujar politikus Partai
              Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

              Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
              Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri berjanji akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku
              usaha yang memberikan upah minimum jauh di bawah yang telah ditetapkan pemerintah.
              "Kalau ada pekerja di atas 1 tahun ternyata upahnya di bawah upah minimum, segera dilaporkan
              ke kami. Dilaporkan ke Kemenaker atau ke disnaker yang ada di kabupaten atau kota wilayah
              kerja," ucap Indahdalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Rabu (24/11).

              Pemberian upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah, kata dia, berlaku bagi buruh
              dengan masa kerja di bawah satu tahun. Perusahaan yang membandel tak memberikan UMR
              sesuai ketentuan bisa dijerat sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 4 tahun, denda
              minimal Rp100 juta, atau maksimal Rp400 juta.

              Agar aturan ini ditaati, Indah mengatakan, Kemenaker bakal menggandeng Asosiasi Pengusaha
              Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Ia juga meminta para
              pekerja dan buruh proaktif melaporkan pelanggaran perusahaan terkait UMR.

              "Terus juga ada serikat pekerja atau serikat buruh di setiap perusahaan dapat melaporkan jika
              masih  terjadi  pekerja  yang  sudah  bekerja  lebih  dari  1  tahun,  tetapi  ternyata  mendapatkan
              upahnya atau bahkan di bawah upah minimum," kata Indah.
































                                                           115
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121