Page 143 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Judul Bupati Mojokerto Terima Penghargaan Anugerah Meritokrasi 2021
Nama Media harianbhirawa.co.id
Newstrend Anugerah Meritokrasi KASN 2021
Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/bupati-mojokerto-terima-
penghargaan-anugerah-meritokrasi-2021/
Jurnalis Helmi Supriyatno
Tanggal 2021-12-07 21:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Dianggap sukses pacu ASN hingga berkinerja baik dan berorestasi. Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN) Republik Indonesia, memberi penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto
atas keberhasilan menjalankan manajemen ASN berbasis sistem merit dengan predikat "Baik".
Pada sesi penutupan acara, diakhiri dengan testimoni secara virtual oleh Menteri Tenaga Kerja
Ida Fauziah. Dilanjutkan testimoni di atas pangggung secara langsung oleh Gubnernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo yang menganalogikan KASN sebagai wasit pertandingan berkompeten
di bidangnya.

BUPATI MOJOKERTO TERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH MERITOKRASI 2021

Dianggap sukses pacu ASN hingga berkinerja baik dan berorestasi. Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN) Republik Indonesia, memberi penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto
atas keberhasilan menjalankan manajemen ASN berbasis sistem merit dengan predikat “Baik”.

Penghargaan diterimakan kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, oleh Ketua KASN RI Agus
Pramusinto bersama Wakil KASN, dalam acara Anugerah Meritokrasi 2021, di grand ballroom
Hotel Westin Surabaya, Selasa (7/11)

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya mewakili Gubernur Jawa
Timur, mengatakan bahwa arti dari meritokrasi merupakan sistem yang berarti memberikan
kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan
kekayaan, senioritas, dan sebagainya.

“Merit secara sederhana, diartikan sebagai sistem berbasis kinerja. Namun sebenarnya tidak
sedikit yang berproses dari jalan politik yakni di pemilu. Proses tersebut kadang dianggap tidak
sejalan dengan meritokrasi.

Namun itu tidak menjadi halangan, asalkan visi misi dan kepentingan masyarakat bisa berjalan
linier. Meritokrasi tidak bersifat robotik dan harus selalu kaku.

142