Page 141 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 141
Judul “Disnakertrans Provinsi Jambi Akan Tindak Tegas Perusahaan yang
Belum Terapkan Struktur dan Skala Upah ?!”
Nama Media globalinvestigasinews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://globalinvestigasinews.com/2021/12/07/disnakertrans-provinsi-
jambi-akan-tindak-tegas-perusahaan-yang-belum-terapkan-struktur-
dan-skala-upah/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-07 21:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Bahari Panjaitan (Kepala Disnakertrans Provinsi Jambi) Laporkan kepada kami jika
ada Perusahaan yang belum menerapkan Struktur dan Skala Upah, akan kami tindak
Ringkasan
Gubernur melalui Dinakertrans Provinsi Jambi Bahari Panjaitan mengatakan telah menyurati
seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang belum membentuk Dewan Pengupahan di
daerahnya masing-masing agar segera membentuk Dewan Pengupahan hal ini guna untuk
menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) demi kesejahteraan Buruh/Pekerja.
“DISNAKERTRANS PROVINSI JAMBI AKAN TINDAK TEGAS PERUSAHAAN YANG
BELUM TERAPKAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH ?!”
Gubernur melalui Dinakertrans Provinsi Jambi Bahari Panjaitan mengatakan telah menyurati
seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang belum membentuk Dewan Pengupahan di
daerahnya masing-masing agar segera membentuk Dewan Pengupahan hal ini guna untuk
menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) demi kesejahteraan Buruh/Pekerja.
Diketahui sebelumnya Buruh/Pekerja sempat melakukan aksi unjuk rasa yang dalam tuntutan
mereka, pertama menolak kenaikan upah yang semulanya hanya naik senilai 0,72% atau sebesar
Rp. 18 Ribu/bulan, kedua meminta Gubernur Jambi untuk mendesak seluruh Kepala Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang belum membentuk Dewan Pengupahan agar bisa
mendorong UMK, ketiga meminta Gubernur Jambi untuk memanggil seluruh Perusahaan di
Provinsi Jambi yang belum membentuk Struktur dan Skala Upah, keempat meminta Gubernur
Jambi untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) agar menjamin kepastian kerja Buruh Harian Lepas (BHL).
140
