Page 140 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 140
"Tentu mereka (buruh-red) juga yang akan menerima dampak negatifnya kalau para pengusaha
di Banten banyak yang melakukan eksodus ke daerah lain," tuturnya.
Saat ini, lanjut WH, dirinya sedang terus berupaya mengatasi pengangguran. Salah satunya
dengan terus berupaya mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Banten. Hal itu
dilakukan dalam rangka mengentaskan pengangguran.
"Masih banyak masyarakat yang memerlukan pekerjaan," katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Al Hamidi,
menyurati Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD, Para Ketua Serikat Pekerja, dan Ketua DPD
Apindo Provinsi Banten.
Dalam surat bernomor 560/2394-DTKT/XII/2021 disebutkan, Pertama bahwa berdasarkan Pasal
137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja
sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai
akibat gagalnya perundingan.
Oleh karena itu, Pemprov meminta kepada para Pimpinan/Pengurus Perusahaan dan Pengurus
Serikat Pekerja agar menyampaikan kepada pekerja dan anggota serikat pekerja untuk tidak
melakukan mogok kerja daerah di Provinsi Banten, mengingat mogok kerja tersebut tidak sesuai
Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dan dapat merugikan para pekerja, pengusaha,
masyarakat dan pemerintah.
(*/Red).
139
