Page 139 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 139
Ringkasan
Meski terus didemo oleh massa buruh, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) akan tetap
konsisten dengan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sudah ditetapkannya
beberapa waktu yang lalu. Penetapan UMK yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan (SK)
Gubernur Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 itu sudah berdasarkan hasil pembahasan antara
perwakilan buruh di dewan pengupahan dengan pihak perusahaan yang tergabung dalam
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
GUBERNUR BANTEN TAK AKAN UBAH KETETAPAN UMK 2022 MESKI DIDEMO
BURUH
Meski terus didemo oleh massa buruh, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) akan tetap
konsisten dengan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sudah ditetapkannya
beberapa waktu yang lalu.
Penetapan UMK yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor
561/Kep.282-Huk/2021 itu sudah berdasarkan hasil pembahasan antara perwakilan buruh di
dewan pengupahan dengan pihak perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo).
"Posisi Pemprov Banten tentu hanya sebagai fasilitator saja, karena yang menentukan besaran
kenaikan itu mereka yang kemudian diperkuat dengan SK," kata Gubernur WH usai membuka
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Banten, Pandeglang, Selasa, (07/12/2021).
Besaran kenaikan upah itu, lanjut WH, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36
tahun 2021. Dimana di dalam PP itu jelas disebutkan formulasi untuk besaran UMK dan UMP.
"Tentunya juga mempertimbangkan berbagai hal, seperti kondisi perekonomian daerah, inflasi
dan lain-lain," ujarnya.
Menurut Gubernur WH, besaran UMK yang sudah ditetapkan merupakan angka minimal yang
harus menjadi acuan para pengusaha dalam menetapkan upah. Biasanya, buruh yang menerima
upah minimal adalah mereka yang baru bekerja 0 hingga 1 tahun.
"Sementara, pekerja yang sudah lebih dari satu tahun bekerja, gajinya bisa lebih besar dari itu,"
tambahnya.
Masih terkait dengan penetapan UMK, Gubernur WH mengaku tidak memihak atau membela
kepentingan salah satu pihak, tetapi lebih karena pertimbangan komprehensif, seperti
bagaimana agar investasi tetap berjalan, menciptakan kondusivitas, masyarakat mendapatkan
pekerjaan, dan mendapatkan gaji atau penghasilan.
"Saya tidak mempunyai kepentingan apapun dengan pengusaha. Kepentingan saya cuma
bagaimana membuat iklim investasi di Banten ini terjaga dengan baik. Karena kalau sudah baik,
maka dampak positifnya tentu akan dirasakan oleh masyarakat juga," jelasnya.
Terkait dengan rencana mogok kerja yang dilakukan oleh buruh, Gubernur WH mengatakan,
perlu mempertimbangkan banyak hal dan risikonya.
Ia mencontohkan, jika mogok kerja berlama-lama dan jika pengusaha memindahkan usahanya
ke daerah lain maka akan banyak pihak yang menerima risikonya dan angka pengangguran akan
kembali bertambah.
138
