Page 151 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 151
Menurut Ida Fauziyah, kesepakatan menggunakan mekanisme satu kanal ini sudah sesuai
arahan pimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri
Yaakob.
"Mekanisme One Channel System ini akan mengintegrasikan seluruh proses penempatan, mulai
dari rekrutmen, penyiapan, keberangkatan, penempatan hingga kepulangan. Baik antara
kementerian/Lembaga di Indonesia, maupun dengan Kementerian/Lembaga di Malaysia," kata
Ida Fauziyah usai menerima kunjungan kehormatan Menteri SDM Malaysia, M Saravanan, di
kantor Kemenaker Jakarta, Selasa (7/12/2021).
Ida menegaskan, penempatan satu kanal ini akan memudahkan kedua negara dalam melakukan
pengawasan dan dapat menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia. Sistem
Satu Kanal ini juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke
Malaysia secara unprosedural.
Untuk PMI yang bekerja di rumah tangga, juga disepakati untuk membatasi jumlah anggota
keluarga di dalam tiap-tiap rumah tangga. Satu PMI domestik hanya diperbolehkan bekerja di
rumah tangga, dengan maksimal 6 orang anggota keluarga.
"Terkait pekerja rumah tangga dengan jabatan baby sitter dan caregiver, akan diatur secara
spesifik, baik tingkat gaji maupun kompetensinya," ujar Ida Fauziyah.
Ida Fauziyah menambahkan, proses negosiasi MoU perlindungan PMI domestik di Malaysia ini
merupakan komitmen dalam upaya perlindungan dari kedua negara dan kesejahteraan PMI
sektor domestik.
"Tim teknis kedua negara akan segera berunding kembali pada tanggal 14 Desember 2021 di
Jakarta dalam forum Technical Working Group untuk menyepakati sejumlah persoalan lainnya
(pending matters)," kata Ida Fauziyah.
Saravanan mengatakan, Malaysia akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan
aspek perekrutan dan perlindungan PMI selalu terjamin dan kesejahteraan mereka di Malaysia
terlindungi.
"Kami berharap ini pertemuan ini menjadi pertemuan terakhir antara Malaysia dengan Indonesia
untuk mencapai kesepakatan sehingga nota kesepahaman dapat ditandatangani paling cepat
Januari 2022 nanti," katanya.
150
