Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 154
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Al Hamidi,
menyurati Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD, Para Ketua Serikat Pekerja, dan Ketua DPD
Apindo Provinsi Banten.
Dalam surat bernomor 560/2394-DTKT/XII/2021 disebutkan, Pertama bahwa berdasarkan Pasal
137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja
sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai
akibat gagalnya perundingan.
Oleh karena itu, Pemprov meminta kepada para Pimpinan/Pengurus Perusahaan dan Pengurus
Serikat Pekerja agar menyampaikan kepada pekerja dan anggota serikat pekerja untuk tidak
melakukan mogok kerja daerah di Provinsi Banten.
Mengingat mogok kerja tersebut tidak sesuai Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dan dapat
merugikan para pekerja, pengusaha, masyarakat dan pemerintah.
(rls)
153
