Page 155 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 155
Judul Tuntut UMP 2022 Naik, Buruh Gelar Aksi di Depan Istana Presiden
Besok
Nama Media idntimes.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idntimes.com/news/indonesia/annisa-dewi-lestari/tuntut-
ump-2022-naik-buruh-gelar-aksi-di-depan-istana-presiden-besok
Jurnalis Annisa Dewi Lestari
Tanggal 2021-12-07 20:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Lokasi-lokasi yang akan dituju peserta aksi adalah Mahkamah
Konstitusi, Istana Presiden dan Balai Kota DKI Jakarta
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Secara serempak, pada tanggal 8 Desember 2021, setiap
daerah tetap melakukan aksi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja (Yogyakarta), Aceh,
Sumatra Utara, Riau, Bangkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi
Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, NTB dan daerah lainnya di Indonesia
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Di MK peserta aksi akan menyampaikan surat meminta
penjelasan MK terhadap keputusannya terkait uji formil UU Cipta kerja
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Hanya satu yang kami minta kepada Pak Gubernur DKI
Jakarta Anies Bswedan, yaitu menagih janjinya yang secara terbuka telah disampaikan bahwa
UMP DKI akan ditinjau ulang
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Harapan yang ingin kami sampaikan adalah besok bapak
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah merevisi UMP DKI dan mengumumkan nilai
kenaikannya
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami harapkan untuk menjaga ketertiban, memang kami
berusaha untuk tidak melebihi 10 ribu
Ringkasan
Presiden Konfoderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh akan
kembali melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2022. Demonstrasi akan dilaksanakan pada Rabu (8/12/2021) mulai pukul 9.30 WIB. Aksi
di Jakarta akan berpusat di tiga titik, yakni di depan Istana Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi
(MK) dan Balai Kota DKI Jakarta.
154
