Page 156 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

TUNTUT UMP 2022 NAIK, BURUH GELAR AKSI DI DEPAN ISTANA PRESIDEN BESOK

Presiden Konfoderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh akan
kembali melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2022. Demonstrasi akan dilaksanakan pada Rabu (8/12/2021) mulai pukul 9.30 WIB.

Aksi di Jakarta akan berpusat di tiga titik, yakni di depan Istana Kepresidenan, Mahkamah
Konstitusi (MK) dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Lokasi-lokasi yang akan dituju peserta aksi adalah Mahkamah Konstitusi, Istana Presiden dan
Balai Kota DKI Jakarta," kata Said dalam konferensi pers, Selasa (7/12/2021).

1. Aksi dilakukan secara serempak di berbagai daerah. Selain di Jakarta, Said mengatakan aksi
buruh juga akan dilakukan secara serempak di berbagai daerah di Indonesia. Ia menegaskan
aksi menuntut kenaikan UMP ini merupakan aksi damai. "Secara serempak, pada tanggal 8
Desember 2021, setiap daerah tetap melakukan aksi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jogja (Yogyakarta), Aceh, Sumatra Utara, Riau, Bangkulu, Lampung, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, NTB dan daerah
lainnya di Indonesia," ungkapnya.
2. Aksi menuntut penjelasan MK atas putusan terkait UU Cipta Kerja. Said mengatakan, aksi
akan menuntut penjelasan dari MK atas putusan gugatan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional. "Di MK peserta aksi akan menyampaikan surat
meminta penjelasan MK terhadap keputusannya terkait uji formil UU Cipta kerja," kata Said.
Berikut pertanyaan yang akan ajukan dalam surat tersebut:
• Apa yang dimaksud dengan MK tentang inkonstisional bersyarat?
• Apa yang dimaksud oleh MK dengan keputasannya cacat formil?
• Apa yang dimaksud dengan amar putusan MK butir 4 yang menyatakan UU Ciptakerja
tetep berlaku dan akan diperbaiki selama 2 tahun dan yang butir 7 adalah menyatakan
menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang strategis dan berdampak luas, apa
yang dimaksud dengan kata menangguhkan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis
dan berdampak luas?
• Apakah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan termasuk peraturan Upah
Minimum sesuai dengan pasal 4 ayat 2 adalah kebijakan strategis, dengan demikian,
apakah melihat amar putusan butir 7 MK atau PP Nomor 36 Tahun 2021 harus
ditangguhkan?
3. Aksi menagih janji Anies. Sementara terkait aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Said
mengatakan, untuk menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan
meninjau ulang Surat Keputusan (SK) terkait UMP. "Hanya satu yang kami minta kepada
Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Bswedan, yaitu menagih janjinya yang secara terbuka telah
disampaikan bahwa UMP DKI akan ditinjau ulang," kata Said.

Selain itu, Said berharap agar Anies telah merevisi SK terkait UMP tersebut dan
membacakannya esok hari. "Harapan yang ingin kami sampaikan adalah besok bapak
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah merevisi UMP DKI dan mengumumkan nilai
kenaikannya," harap Said.

4. Said harap aksi tidak mencapai 10 ribu. Said berharap jumlah peserta aksi di Jakarta tidak
lebih dari 10 ribu. Walaupun, menurut laporan yang didapatkan dari buruh yang berada di
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan mencapai 50 ribu
peserta.
"Kami harapkan untuk menjaga ketertiban, memang kami berusaha untuk tidak melebihi 10
ribu," katanya.

155