Page 168 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Ringkasan

Pengamat Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengaku setuju dengan sikap
tegas Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang konsisten dengan hasil penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi Banten tahun
2022. Dirinya menilai, penetapan UMP dan UMK sudah melalui pembahasan yang melibatkan
berbagai pihak, pertimbangan kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dan tentu saja
perundang-undangan yang berlaku.

PENGAMAT: SIKAP TEGAS GUBERNUR SOAL UMP DAN UMK SUDAH TEPAT

SERANG - Pengamat Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengaku setuju
dengan sikap tegas Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang konsisten dengan hasil
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi
Banten tahun 2022. Dirinya menilai, penetapan UMP dan UMK sudah melalui pembahasan yang
melibatkan berbagai pihak, pertimbangan kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dan tentu
saja perundang-undangan yang berlaku.

"Pertama, saya kira penetapan UMK Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sudah diputuskan
dengan mempertimbangkan kehati-hatian. Sebab, banyak hal yang perlu dipertimbangkan,
sehingga pada akhirnya disepakati perwakilan (Dewan Pengupahan)," ujar Adib, Selasa
(7/12/2021).

Adib mengatakan, penetapan UMK dipastikan mempertimbangkan setidaknya dua kepentingan,
yaitu kepentingan pekerja dan pengusaha dengan difasilitasi sejumlah stakeholder terkait. Dalam
menetapkan UMK, Gubernur WH juga sudah mengacu pada kesepakatan yang difasilitasi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten.

Selanjutnya, penetapan UMK dipastikan mempertimbangkan kondisi perekonomian Provinsi
Banten dan Nasional pada umumnya, di mana pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap
pertumbuhan perekonomian. Meski begitu, pertimbangan tersebut jangan sampai serta merta
mengabaikan apa yang menjadi hak buruh.

"Covid-19 memang menjadi alasan mengapa kenaikan UMK tidak sebesar beberapa tahun lalu,
tetapi tidak serta merta tidak mentaati apa yang harus menjadi hak buruh. Dalam tataran global,
alasan atau pertimbangan penetapan UMK tak jauh dari masalah dampak Covid-19," katanya.

Lepas dari itu, Adib menilai, kenaikan UMK di Provinsi Banten cukup bagus. "Kalau kita ambil
data, besaran kenaikan UMK di Provinsi Banten nomor dua terbesar setelah Jawa Barat. Lagi
pula, pembahasan UMK sudah ada perwakilan buruh. Sudah melalui musyawarah. Kenaikan yang
sudah disepakati, merupakan keputusan yang harus ditaati," katanya.

Adib juga mengatakan bahwa Pemerintah perlu mempertimbangkan iklim investasi. Jangan
sampai investor memindahkan usahanya ke daerah lain.

"Itu juga penting menjadi pertimbangan, di Jawa Tengah tidak bergejolak. Jika akhirnya investasi
berpindah maka bisa menimbulkan PR bersama lagi, yaitu masalah pengangguran," katanya.

Menanggapi tidak besarnya kenaikan UMK dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, Adib
memahami bahwa perekonomian Provinsi Banten dan Indonesia pada umumnya mengalami
kelesuan, sebagai dampak pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun
tersebut.

167