Page 170 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Judul Pengamat: Sikap Tegas Gubernur Soal UMP dan UMK Sudah Tepat
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1781237/pengamat-
sikap-tegas-gubernur-soal-ump-dan-umk-sudah-tepat
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-07 20:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Pengamat Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengaku setuju dengan sikap
tegas Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang konsisten dengan hasil penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi Banten tahun
2022. Dirinya menilai, penetapan UMP dan UMK sudah melalui pembahasan yang melibatkan
berbagai pihak, pertimbangan kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dan tentu saja
perundang-undangan yang berlaku.

PENGAMAT: SIKAP TEGAS GUBERNUR SOAL UMP DAN UMK SUDAH TEPAT

SERANG Pengamat Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengaku setuju dengan
sikap tegas Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang konsisten dengan hasil penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi Banten tahun
2022. Dirinya menilai, penetapan UMP dan UMK sudah melalui pembahasan yang melibatkan
berbagai pihak, pertimbangan kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dan tentu saja
perundang-undangan yang berlaku.

Pertama, saya kira penetapan UMK Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sudah diputuskan
dengan mempertimbangkan kehati-hatian. Sebab, banyak hal yang perlu dipertimbangkan,
sehingga pada akhirnya disepakati perwakilan (Dewan Pengupahan), ujar Adib, Selasa
(7/12/2021).

Adib mengatakan, penetapan UMK dipastikan mempertimbangkan setidaknya dua kepentingan,
yaitu kepentingan pekerja dan pengusaha dengan difasilitasi sejumlah stakeholder terkait. Dalam
menetapkan UMK, Gubernur WH juga sudah mengacu pada kesepakatan yang difasilitasi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten.

Selanjutnya, penetapan UMK dipastikan mempertimbangkan kondisi perekonomian Provinsi
Banten dan Nasional pada umumnya, di mana pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap
pertumbuhan perekonomian. Meski begitu, pertimbangan tersebut jangan sampai serta merta
mengabaikan apa yang menjadi hak buruh.

169