Page 171 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Covid-19 memang menjadi alasan mengapa kenaikan UMK tidak sebesar beberapa tahun lalu,
tetapi tidak serta merta tidak mentaati apa yang harus menjadi hak buruh. Dalam tataran global,
alasan atau pertimbangan penetapan UMK tak jauh dari masalah dampak Covid-19, katanya.

Lepas dari itu, Adib menilai, kenaikan UMK di Provinsi Banten cukup bagus. Kalau kita ambil data,
besaran kenaikan UMK di Provinsi Banten nomor dua terbesar setelah Jawa Barat. Lagi pula,
pembahasan UMK sudah ada perwakilan buruh. Sudah melalui musyawarah. Kenaikan yang
sudah disepakati, merupakan keputusan yang harus ditaati, katanya.

Adib juga mengatakan bahwa Pemerintah perlu mempertimbangkan iklim investasi. Jangan
sampai investor memindahkan usahanya ke daerah lain.

Itu juga penting menjadi pertimbangan, di Jawa Tengah tidak bergejolak. Jika akhirnya investasi
berpindah maka bisa menimbulkan PR bersama lagi, yaitu masalah pengangguran, katanya.

Menanggapi tidak besarnya kenaikan UMK dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, Adib
memahami bahwa perekonomian Provinsi Banten dan Indonesia pada umumnya mengalami
kelesuan, sebagai dampak pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun
tersebut.

Lesunya perekonomian yang menyebabkan kenaikan UMP tidak besar. Kondisi itu harus dipahami
bersama, ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati mengungkapkan, Gubernur itu secara
hirarki pemerintahan adalah Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Dimana, semua kebijakannya
harus mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan seluruh aturan turunannya.

Pemerintah Pusat menganggap bahwa penetapan upah minimum adalah bagian dari proyek
strategis nasional. Diharapkan, dengan penentuan upah minimum itu akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional, ujar pria yang akrab disapa Cak Nawa itu. Kenaikan UMP 0,56
persen yang ditetapkan oleh Gubernur Banten itu selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat,
sambungnya.

Dikatakan, dirinya sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat berharap Pemerintah segera merevisi
UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana perintah dari MK (Mahkamah Konstitusi). Revisi tersebut
harus memuat aspirasi buruh, baik itu dalam kesejahteraan, perlindungan kesehatan dan
perlindungan masa depan. (Mir/Red)

170