Page 169 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 169
"Lesunya perekonomian yang menyebabkan kenaikan UMP tidak besar. Kondisi itu harus
dipahami bersama," ucapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati mengungkapkan, Gubernur itu secara
hirarki pemerintahan adalah Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Dimana, semua kebijakannya
harus mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan seluruh aturan turunannya.
"Pemerintah Pusat menganggap bahwa penetapan upah minimum adalah bagian dari proyek
strategis nasional. Diharapkan, dengan penentuan upah minimum itu akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional," ujar pria yang akrab disapa Cak Nawa itu.
"Kenaikan UMP 0,56 persen yang ditetapkan oleh Gubernur Banten itu selaras dengan kebijakan
Pemerintah Pusat," sambungnya.
Dikatakan, dirinya sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat berharap Pemerintah segera merevisi
UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana perintah dari MK (Mahkamah Konstitusi). Revisi tersebut
harus memuat aspirasi buruh, baik itu dalam kesejahteraan, perlindungan kesehatan dan
perlindungan masa depan. (Mir/Red).
168
