Page 200 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Judul Ini Alasan Gubernur Banten Tolak Kenaikan UMK 2022
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5845061/ini-alasan-
gubernur-banten-tolak-kenaikan-umk-2022
Jurnalis Rifat Alhamidi
Tanggal 2021-12-07 19:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Posisi Pemprov Banten tentu hanya sebagai fasilitator
saja, karena yang menentukan besaran kenaikan itu mereka yang kemudian diperkuat dengan
SK

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Saya tidak mempunyai kepentingan apapun dengan
pengusaha. Kepentingan saya cuma bagaimana membuat iklim investasi di Banten ini terjaga
dengan baik. Karena kalau sudah baik, maka dampak positifnya tentu akan dirasakan oleh
masyarakat juga

positive - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Tentunya juga mempertimbangkan berbagai hal,
seperti kondisi perekonomian daerah, inflasi dan lain-lain

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Sementara, pekerja yang sudah lebih dari satu tahun
bekerja, gajinya bisa lebih besar dari itu

negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Tentu mereka (buruh-red) juga yang akan
menerima dampak negatifnya kalau para pengusaha di Banten banyak yang melakukan eksodus
ke daerah lain

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Masih banyak masyarakat yang memerlukan
pekerjaan

negative - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan
secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Maka, aksi mogok kerja ini
tidak sesuai Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dan dapat merugikan para pekerja,
pengusaha, masyarakat dan pemerintah

199