Page 204 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 204
GUBERNUR BANTEN TETAP KONSISTEN DENGAN PUTUSAN UMK TAHUN 2022
Pandeglang - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) akan tetap konsisten dengan keputusannya
mengenai penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 yang sudah
ditetapkannya beberapa waktu yang lalu.
Penetapan UMK yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor
561/Kep.282-Huk/2021 itu sudah berdasarkan hasil pembahasan antara perwakilan buruh di
dewan pengupahan dengan pihak perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo).
"Posisi Pemprov Banten tentu hanya sebagai fasilitator saja, karena yang menentukan besaran
kenaikan itu mereka yang kemudian diperkuat dengan SK," kata Gubernur Banten Wahidin Halim
usai membuka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Gedung Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Banten, di Pandeglang, Selasa.
Besaran kenaikan upah itu, kata Wahidin, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36
tahun 2021. Dimana di dalam PP itu jelas disebutkan formulasi untuk besaran UMK dan UMP.
"Tentunya juga mempertimbangkan berbagai hal, seperti kondisi perekonomian daerah, inflasi
dan lain-lain," kata dia Menurut Wahidin, besaran UMK 2022 yang sudah ditetapkan merupakan
angka minimal yang harus menjadi acuan para pengusaha dalam menetapkan upah.
Biasanya, buruh yang menerima upah minimal adalah mereka yang baru bekerja 0 hingga 1
tahun.
"Sementara, pekerja yang sudah lebih dari satu tahun bekerja, gajinya bisa lebih besar dari itu,"
katanya.
Masih terkait dengan penetapan UMK, Gubernur Banten mengaku tidak memihak atau membela
kepentingan salah satu pihak, tetapi lebih karena pertimbangan komprehensif, seperti
bagaimana agar investasi tetap berjalan, menciptakan kondusivitas, masyarakat mendapatkan
pekerjaan, dan mendapatkan gaji atau penghasilan.
"Saya tidak mempunyai kepentingan apapun dengan pengusaha. Kepentingan saya cuma
bagaimana membuat iklim investasi di Banten ini terjaga dengan baik. Karena kalau sudah baik,
maka dampak positifnya tentu akan dirasakan oleh masyarakat juga," Wahidin menegaskan.
Terkait dengan rencana mogok kerja yang dilakukan oleh buruh, Wahidin Halim mengatakan,
perlu mempertimbangkan banyak hal dan risikonya. Ia mencontohkan, jika mogok kerja
berlama-lama dan jika pengusaha memindahkan usahanya ke daerah lain maka akan banyak
pihak yang menerima risikonya dan angka pengangguran akan kembali bertambah.
"Tentu mereka (buruh) juga yang akan menerima dampak negatifnya kalau para pengusaha di
Banten banyak yang melakukan eksodus ke daerah lain," katanya.
Saat ini, kata Wahidin, pihaknya juga sedang terus berupaya mengatasi pengangguran. Salah
satunya dengan terus berupaya mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Banten.
Hal itu dilakukan dalam rangka mengentaskan pengangguran.
Masih banyak masyarakat yang memerlukan pekerjaan, katanya. Sebelumnya buruh di Banten
kembali melakukan aksi unjuk rasa di KP3B memprotes kebijakan gubernur Banten atas
penetapan UMK 2022 yang dinilai tidak sesuai dengan tuntutan buruh.
Uploader : Angga Pramana.
203
