Page 202 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 202
"Tentu mereka (buruh-red) juga yang akan menerima dampak negatifnya kalau para pengusaha
di Banten banyak yang melakukan eksodus ke daerah lain," tuturnya.
Saat ini, lanjut WH, dirinya sedang terus berupaya mengatasi pengangguran. Salah satunya
dengan terus berupaya mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Banten. Hal itu
dilakukan dalam rangka mengentaskan pengangguran.
"Masih banyak masyarakat yang memerlukan pekerjaan," ungkapnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi mengatakan,
pihaknya sudah menyurati Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD, Para Ketua Serikat Pekerja, dan
Ketua DPD Apindo Provinsi Banten.
Dalam surat bernomor 560/2394-DTKT/XII/2021, itu Pemprov Banten meminta kepada para
Pimpinan/Pengurus Perusahaan dan Pengurus Serikat Pekerja agar menyampaikan kepada
pekerja dan anggota serikat pekerja untuk tidak melakukan mogok kerja daerah di Provinsi
Banten.
"Berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa
mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara sah, tertib dan
damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Maka, aksi mogok kerja ini tidak sesuai Perundang-
Undangan Ketenagakerjaan dan dapat merugikan para pekerja, pengusaha, masyarakat dan
pemerintah," pungkasnya.
201
