Page 201 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Ringkasan

Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku akan tetap konsisten dengan ketetapan besaran Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sudah disahkan beberapa waktu yang lalu. Ia pun
menolak untuk menaikan UMK sesuai tuntutan buruh hingga 13,5 persen. Wahidin beralasan,
penetapan UMK sudah disahkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor
561/Kep.282-Huk/2021. Pengesahan itu pun dilakukan melalui pembahasan antara perwakilan
buruh di dewan pengupahan dengan pihak perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo).

INI ALASAN GUBERNUR BANTEN TOLAK KENAIKAN UMK 2022

Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku akan tetap konsisten dengan ketetapan besaran Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sudah disahkan beberapa waktu yang lalu. Ia pun
menolak untuk menaikan UMK sesuai tuntutan buruh hingga 13,5 persen.

Wahidin beralasan, penetapan UMK sudah disahkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur
Nomor 561/Kep.282-Huk/2021. Pengesahan itu pun dilakukan melalui pembahasan antara
perwakilan buruh di dewan pengupahan dengan pihak perusahaan yang tergabung dalam
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Posisi Pemprov Banten tentu hanya sebagai fasilitator saja, karena yang menentukan besaran
kenaikan itu mereka yang kemudian diperkuat dengan SK," kata Wahidin usai membuka
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Pandeglang, Banten Selasa, (07/12/ 2021).

Wahidin juga mengaku tidak sedang membela kepentingan siapapun atas penetapan UMK ini.
Ia hanya ingin menjaga agar investasi di Banten tetap berjalan kondusif serta masyarakatnya
bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji atau penghasilan.

"Saya tidak mempunyai kepentingan apapun dengan pengusaha. Kepentingan saya cuma
bagaimana membuat iklim investasi di Banten ini terjaga dengan baik. Karena kalau sudah baik,
maka dampak positifnya tentu akan dirasakan oleh masyarakat juga," jelasnya.

Besaran kenaikan upah itu, lanjut Wahidin, sudab mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
nomor 36 tahun 2021. Di mana dalam PP itu jelas disebutkan formulasi untuk besaran UMK dan
UMP.
"Tentunya juga mempertimbangkan berbagai hal, seperti kondisi perekonomian daerah, inflasi
dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Wahidin, besaran UMK yang sudah ditetapkan merupakan angka minimal yang harus
menjadi acuan para pengusaha dalam menetapkan upah. Biasanya, buruh yang menerima upah
minimal adalah mereka yang baru bekerja 0 hingga 1 tahun.

"Sementara, pekerja yang sudah lebih dari satu tahun bekerja, gajinya bisa lebih besar dari itu,"
tambahnya.

Terkait dengan rencana mogok kerja yang dilakukan oleh buruh, Wahidin mengatakan perlu
mempertimbangkan banyak hal dan risikonya. Ia mencontohkan, jika mogok kerja dilakukan
dalam waktu yang panjang lalu berimbas kepada pengusaha yang memindahkan usahanya ke
daerah lain, maka akan banyak pihak yang menerima risikonya dan angka pengangguran akan
kembali bertambah.

200