Page 231 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 231
"Karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan turunan termasuk PP 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan yang digunakan oleh Gubernur Jawa Tengah bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat," kata dia.
Untuk itu, pihaknya akan menempuh jalur hukum apabila pemerintah tidak menggubris tuntutan
para buruh.
"Secara formil ini sudah cacat. Kami minta Pak Gubernur menerima usulan tambahan pada masa
pandemi sekitar 10 persen ke atas. Bila tidak digubris maka patut diduga melakukan tindakan
melawan hukum karena sudah inkonstitusional. Kami akan tempuh dua jalur, yakni jalur pidana
dan PTUN. Kalau UU 1945 dilanggar apalagi hukum yang ada," kata dia.
Tak hanya itu, para buruh juga tidak sepakat dengan SE Gubernur Jawa Tengah Nomor
561/0016770 tentang struktur dan skala upah diperusahaan tahun 2022.
"Struktur dan skala upah ini sudah diatur sejak dulu dan di Jawa Tengah menurut data di kami
hanya 13 persen saja dari jumlah 23.000 lebih perusahaan. Kami khawatir justru struktur dan
skala upah ini ke depan bisa jadi akan menghilangkan UMK, di mana SE ini bukan undang-
undang dan hanya saran saja dan tidak mempuyai kekuatan hukum," tutur dia.
Dia menilai, SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/0016770 masih abu-abu karena tidak
dicantumkan sanksi tegas.
"Sehingga kami sebut SE ini hanya pemanis saja dan pemerintah cuci tangan dan melepaskan
tanggung jawab saja," tegas dia.
230
