Page 229 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 229
Judul Kantor Ganjar Pranowo Digeruduk Buruh yang Menolak Penetapan
UMK Jateng Tahun 2022
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2021/12/07/175225878/kantor-
ganjar-pranowo-digeruduk-buruh-yang-menolak-penetapan-umk-jateng
Jurnalis Kontributor Semarang, Riska Farasonalia
Tanggal 2021-12-07 17:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Aulia Hakim (Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah)
Kami sebut ini menghentikan mesin. Kami akan lakukan ini sampai dengan tanggal 10 Desember.
Nanti akan bergilir dengan kawan-kawan federasi
neutral - Aulia Hakim (Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah)
Karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan turunan termasuk PP 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan yang digunakan oleh Gubernur Jawa Tengah bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat
negative - Aulia Hakim (Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah)
Secara formil ini sudah cacat. Kami minta Pak Gubernur menerima usulan tambahan pada masa
pandemi sekitar 10 persen ke atas. Bila tidak digubris maka patut diduga melakukan tindakan
melawan hukum karena sudah inkonstitusional. Kami akan tempuh dua jalur, yakni jalur pidana
dan PTUN. Kalau UU 1945 dilanggar apalagi hukum yang ada
negative - Aulia Hakim (Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah)
Struktur dan skala upah ini sudah diatur sejak dulu dan di Jawa Tengah menurut data di kami
hanya 13 persen saja dari jumlah 23.000 lebih perusahaan. Kami khawatir justru struktur dan
skala upah ini ke depan bisa jadi akan menghilangkan UMK, di mana SE ini bukan undang-
undang dan hanya saran saja dan tidak mempuyai kekuatan hukum
positive - Aulia Hakim (Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah)
Sehingga kami sebut SE ini hanya pemanis saja dan pemerintah cuci tangan dan melepaskan
tanggung jawab saja
228
