Page 233 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 233

anggota keluarga," kata Menaker Ida dalam konferensi pers usai bertemu Menteri Sumber Daya
              Manusia Malaysia di Jakarta pada Selasa.
              Menaker menjelaskan bahwa terkait pekerjaan domestik dengan jabatan penjaga anak atau baby
              sitter dan perawat khusus atau care giver akan diatur secara spesifik baik untuk tingkat gaji
              maupun kompetensinya.

              Pembatasan jumlah keluarga tempat tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja itu merupakan bagian
              dari nota kesepahaman (MoU) penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia yang
              tengah dibahas kedua negara saat ini.

              Menaker  menegaskan  bahwa  MoU  itu  merupakan  bagian  dari  komitmen  dalam  upaya
              perlindungan dari kedua negara negara dan mendorong kesejahteraan PMI sektor domestik.

              Selain pembatasan jumlah keluarga itu, Indonesia dan Malaysia juga menyepakati penempatan
              PMI  melalui  mekanisme  satu  kanal  untuk  memudahkan  pengawasan  serta  menekan  biaya
              penempatan pekerja Indonesia di Malaysia.

              Sistem satu kanal itu juga diharapkan dapat menekan secara signifikan jumlah PMI tidak sesuai
              prosedur yang masuk ke Negeri Jiran.

              "Kami juga bersepakat untuk tetap mengedepankan keamanan dan protokol COVID-19 dalam
              seluruh proses penempatan. Vaksinasi, PCR dan karantina terhadap calon PMI domestik akan
              dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  sebelum  berangkat  dan  sesudah  tiba  di  Malaysia  tanpa
              membebankan biaya kepada calon pekerja migran kita," kata Ida.

              Ida  menegaskan  bahwa  proses  penyelesaian  MoU  itu  masih  berlangsung  dengan  tim  teknis
              kedua negara akan melakukan perundingan pada 14 Desember 2021 di Jakarta untuk membahas
              sejumlah  isu  lain.  Penempatan  ke  Malaysia  juga  baru  akan  dibuka  setelah  MoU  itu  telah
              diselesaikan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail
              Sabri Yaakob.





































                                                           232
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238