Page 291 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 291
positive - Al Haris (Gubernur Jambi) Kami ini memahami, kementerian yang telah membuat UMP
itu, yang naiknya hanya 0,7 persen atau cuma Rp 18 ribu. Ini dari kementerian
neutral - Al Haris (Gubernur Jambi) Oleh karena itu, karena ini keputusan menteri, saya sudah
minta dewan pengupahan untuk mengajukan permohonan kepada kementerian
neutral - Al Haris (Gubernur Jambi) Saya sudah bersurat ke kementerian pada 2 Desember lalu.
Kita beri waktu dua minggu untuk kementerian membalas surat itu. Jika tak ada surat balasan,
maka saya akan tandatangani SK Gubernur itu, dan yang berlaku di Jambi adalah SK itu
neutral - Al Haris (Gubernur Jambi) Tetap nanti kita dorong, yang berlaku adalah UMK bukan
UMP. Karena UMK Jumlahnya lebih besar dari UMP. Itu sebabnya, saya minta untuk
kabupaten/kota segera buat dan tetapkan UMKnya
Ringkasan
Gabungan buruh bersatu melakukan aksi unjuk rasa, Senin (6/12). Ratusan buruh tersebut
menuntut dicabutnya penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditentukan oleh
Gubernur Jambi, yang mana disetujui sebesar 0,7 persen di 2022 mendatang. Awalnya aksi
dilaksanakan di area Tugu Juang yang kemudian diikuti dengan longmarch hingga ke Kantor
Gubernur Jambi, untuk menemui langsung Gubernur Jambi, Al Haris. Zulkifli Haviz, Koordinator
Lapangan aksi unjuk rasa menyatakan kenaikan UMP 2022 sangat tidak sesuai dengan inflasi
serta pertumbuhan ekonomi.
KENAIKAN 0,7 PERSEN TAK MANUSIAWI
Buruh Tuntut UMP Naik 10 Persen. Gabungan buruh bersatu melakukan aksi unjuk rasa, Senin
(6/12). Ratusan buruh tersebut menuntut dicabutnya penetapan upah minimum provinsi (UMP)
yang telah ditentukan oleh Gubernur Jambi, yang mana disetujui sebesar 0,7 persen di 2022
mendatang.
Awalnya aksi dilaksanakan di area Tugu Juang yang kemudian diikuti dengan longmarch hingga
ke Kantor Gubernur Jambi, untuk menemui langsung Gubernur Jambi, Al Haris.
Zulkifli Haviz, Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa menyatakan kenaikan UMP 2022 sangat
tidak sesuai dengan inflasi serta pertumbuhan ekonomi.
"Inflasi serta pertumbuhan ekonomi saat ini, sangat tidak sesuai dengan kebutuhan para buruh.
Kalau dikalkulasikan, 0,7 persen itu hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 18 ribu, jika
diperharikan hanya Rp700 saja," ungkapnya.
Lanjutnya, ia mengungkapkan angka tersebut sangatlah tidak manusiawi dan tak sesuai dengan
kenaikan harga bahan pokok, barang perlengkapan, serta kebutuhan lainnya. Para massa buruh
pun meminta adanya kenaikan UMP di 2022 nantinya menjadi 10 persen. Jika dijumlahkan, maka
akan naik sekira Rp200 ribuan.
"Yang mana saat Ini kita merujuk k Undang-undang PP 78, yang perhitungannya sesuai dengan
inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalkulasi taraf hidup yang layak yang para buruh
inginkan, itu semua ada rumusan di BPS," sebutnya dalam orasi.
"Kami harap, pemerintah tergugah dengan suara hati kami, yakni para buruh. Kenalkan upah
saat ini yang hanya 0,7 persen sangatlah tidak manusiawi," tuturnya, menambahkan.
290
