Page 292 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Sementara itu Kepala SPSI Provinsi Jambi, Don Fredy, mengungkapkan ada lima yang menjadi
tuntutan penting bagi para buruh. Pertama adalah menaikkan U MP 2022 menjadi 10 persen.
Kemudian para buruh menginginkan adanya dewan pengupahan di setiap kabupaten/kota

"Dewan pengupahan itu perlu. Untuk menentukan upah di setiap kabupaten/ kota Kemudian
Juga dengan adanya dewan pengupahan, upah para pekerja bisa lebih besar dari UMP. Karena
itu salah satu syaratnya," bebernya

Kemudian dirinya menyatakan, menuntut pemerintah untuk menjalankan skala upah untuk
kelipatan masa kerja 3 tahun sebesar 15 persen.

"Sekarang Itu kami yang kerja sudah selama 10 tahun bahkan 20 tahun, gaji kami sama dengan
pegawai yang baru masuk kerja selama satu bulan. Mana rasa keadilannya di sini," paparnya

Lalu, massa unjuk rasa buruh juga menuntut agar pemerintah menindak perusahaan yang
menjalankan PKWT yang bertentangan dengan hukum.

"Terakhir, kami Inginkan angkat pekerja harian lepas menjadi karyawan tetap. Karena teman
kami Juga banyak yang sudah puluhan tahun bekerja dan masih berstatus pegawai kontrak,"
katanya

"Bahkan bagi pekerja yang sudah berumur, dari pegawai kontrak diubah statusnya menjadi
pegawai harian lepas. Sehingga mereka tak menerima dana pensiun dari perusahaan," jelasnya

Segera Bentuk UMK

Tak lama massa pendemo berorasi di depan pintu masuk Kantor Gubernur Jambi, Gubernur
Jambi Al Haris, didampingi Wakil Gubernur Abdullah Sani, beserta dinas-dinas terkait, menemui
langsung para pengunjuk rasa

Dirinya menyampaikan akan segera meminta kabupaten/kota untuk menetapkan UMK untuk
2022 mendatang. Al Haris menilai, melalui UMK nanti gaji para buruh dapat naik dan dapat lebih
besar dari angka saat ini yakni mengalami kenalkan 0,7 persen. Atau jika dimpiahkan menjadi
Rp 18 ribu. Tentu angka ini sangatkecil melihat harga kebutuhan pokok saat Ini melejit naik.

"Daerah yang belum membuat UMK, saya minta untuk segera membuatkan. Saya akan undang
bupati/ walikota untuk membahas tentang ini," bilang Al Haris, di depan massa demo.
"Minta tolong buatkan UMK Itu. Karena, kalau sudah ada UMK, tidak berlaku lag UMP ini. UMK
ini pun, Jumlahnya lebih tinggi dari UMP, " tambahnya

Menurut Al Haris, kenalkan UMP 2022 yang telah ditentukan sebesar 0,7 persen tersebut,
merupakan arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga Gubernur Jambi pun
mengusahakan menalkan UMP lebih dari 0,7 persen itu dengan membuat SK Gubernur.

"Kami ini memahami, kementerian yang telah membuat UMP itu, yang naiknya hanya 0,7 persen
atau cuma Rp 18 ribu. Ini dari kementerian," beber Al Haris.

"Oleh karena itu, karena ini keputusan menteri, saya sudah minta dewan pengupahan untuk
mengajukan permohonan kepada kementerian," tambahnya
Adapun permohonan yang dimaksud gubernur adalah menggabungkan perhitungan dari PP 78
dengan Undang-undang Cipta Kerja Al Haris mengaku telah berdiskusi dengan BPS, dan
mendapat angka sebesar Rp68 ribu.

291