Page 410 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Azis juga turut mempertanyakan besaran upah
tersebut. Kita ini Jateng tapi apa sampai seperti ini untuk mengejar investor masuk ke Jateng?
Padahal, ada gejolak lain nanti seperti bagaimana susahnya mencari putra daerah bekerja di
Jateng karena upah rendah. Saya secara pribadi mendukung adanya perbaikan Upah Minimum,
ungkapnya, Selasa (7/12).

Sementara itu, pemerintah provinsi Jateng menyatakan, penetapan UMK tahun 2022
mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, di mana
formula perhitungan dan datanya sudah baku. UMK mendasari perhitungan formula dari PP
36/2021 pasal 26 dan angka dari BPS.

Ini sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan RI kepada para Gubernur se-Indonesia No B-
M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021, tentang Penyampaian Data Perekonomian
dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, tukas Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng Sakina Rosellasari.

409