Page 412 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Penetapan UMK oleh Gubernur Banten dinilai tidak memihak para pekerja. Di Kota Tangerang,
aksi ribuan pekerja dilakukan oleh Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3).
Mereka konvoi dengan sepeda motor, menyusuri pabrik-pabrik di sepanjang Jalan Pembangunan
1, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang. Lalu, ke Jalan Daan Mogot KM 18.

Aksi ini membuat kemacetan di depan PT PZ Cussons Indonesia, di Jalan Halim Perdana Kusuma,
karena para pendemo meminta seluruh pekerja PT PZ Cussons Indonesia yang sedang bekerja
untuk mengikuti aksi tersebut. Aksi serupa juga dilakukan AB3 di sejumlah pabrik di sepanjang
Jalan Yos Sudarso.

Kendati demikian, Kapolsek Batuceper AKP David Purba mengatakan bahwa aksi AB3 di
wilayahnya berjalan dengan tertib. “Massa buruh juga sudah mulai membubarkan diri ke rumah
masing-masing. Kami mengimbau agar mereka tetap melakukan orasi dengan damai dan tidak
membawa barang-barang senjata tajam dan sebagainya,” katanya.

Untuk mengatisipasi aksi susulan, kata David, pihaknya telah melakukan pemantauan di
beberapa titik kumpul pekerja. “Mereka maupun di pabrik-pabrik yang akan disweeping, kita
lakukan pengawalan di sana. Jika buruh bergerak, kami dari kepolisian bisa melakukan
pengawalan tempat-tempat yang mereka tuju,” pungkasnya.

Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) juga melakukan aksi penolakan SK Gubernur Banten Nomor
561/Kep.282- Huk/2021 di Kawasan Industri KMK Cikupa, Kabupaten Ta ngerang.

Ribuan pekerja turun ke Jalan Raya Serang. Kemacetan lalu lintas terjadi. “Hari ini (kemarin-red)
ribuan buruh Tangerang bersatu menolak penetapan upah oleh Gubernur Banten,” tegas
Budiona, Koordinator Lapangan AB3.

Menurutnya, SK Gubernur Banten tentang UMK Provinsi Banten 2022 itu tidak berpihak kepada
pekerja. Karena, upah layak adalah keharusan, mengingat upah pekerja ber dampak pada
pemenuhan kebutuhan hidup seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan
transportasi.

“Kami meminta Gubernur peka terhadap nasib buruh dengan menaikan UMP tahun 2022 sebesar
5.4 persen,” tandas Budi. Budi menambahkan, AB3 juga menuntut agar pemerintah mencabut
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya, termasuk PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengu pahan.

“Kami juga meminta agar diberlakukan kembali upah minimum sektoral kabupaten maupun kota
dari tahun 2021 dan tahun 2022,” tukasnya. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang Beni Rachmat enggan menanggapi aksi pekerja AB3. Karena, menjadi kewenangan
Pemprov Banten.

(lla-mul/don)

Caption: TOLAK UMP: Ribuan pekerja memadati Jalan Raya Serang di Kecamatan Cikupa,
Kabupaten Tangerang, Senin (6/12).

411