Page 411 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Judul Penolakan SK Gubernur Banten Berlanjut
Nama Media Radar Banten
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg6
Jurnalis (lla-mul/don)
Tanggal 2021-12-07 09:49:00
Ukuran 328x401mmk
Warna Warna
AD Value Rp 149.240.000

News Value Rp 746.200.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - David Purba (Kapolsek Batuceper) Massa buruh juga sudah mulai membubarkan diri
ke rumah masing-masing. Kami mengimbau agar mereka tetap melakukan orasi dengan damai
dan tidak membawa barang-barang senjata tajam dan sebagainya

positive - David Purba (Kapolsek Batuceper) Mereka maupun di pabrik-pabrik yang akan
disweeping, kita lakukan pengawalan di sana. Jika buruh bergerak, kami dari kepolisian bisa
melakukan pengawalan tempat-tempat yang mereka tuju

negative - David Purba (Kapolsek Batuceper) Hari ini (kemarin-red) ribuan buruh Tangerang
bersatu menolak penetapan upah oleh Gubernur Banten

neutral - Budiona (Koordinator Lapangan AB3) Kami meminta Gubernur peka terhadap nasib
buruh dengan menaikan UMP tahun 2022 sebesar 5.4 persen

positive - Budiona (Koordinator Lapangan AB3) Kami juga meminta agar diberlakukan kembali
upah minimum sektoral kabupaten maupun kota dari tahun 2021 dan tahun 2022

Ringkasan
Aksi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282.Huk/2021 mengenai
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Provinsi Banten 2022 kembali dilancarkan para buruh
Kota dan Kabupaten Tangerang, Senin (6/12). Penetapan UMK oleh Gubernur Banten dinilai
tidak memihak para pekerja. Di Kota Tangerang, aksi ribuan pekerja dilakukan oleh Aliansi Buruh
Banten Bersatu (AB3).

PENOLAKAN SK GUBERNUR BANTEN BERLANJUT

Aksi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282.Huk/2021 mengenai
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Provinsi Banten 2022 kembali dilancarkan para buruh
Kota dan Kabupaten Tangerang, Senin (6/12).

410