Page 491 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 491
Ia memberi contoh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang
penerapannya penting untuk ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan demi
keselamatan masyarakat dalam skala luas, namun penerapannya juga berpotensi
mengakibatkan munculnya kerawanan sosial dari terhentinya kegiatan ekonomi riil.
Imbasnya, berbagai jenis pusat perbelanjaan, pabrik atau perusahaan skala besar
menengah dan kecil terhenti dan tidak mampu lagi memberikan gaji atau tunjangan
kepada pekerjanya.
Akibatnya pada jangka menengah nanti akan berpotensi memunculkan masalah
baru yaitu stagnansi ekonomi, efek domino yang terjadi adalah munculnya
penggangguran baru dan tidak terserapnya angkatan kerja dari "fresh graduate".
Karena itulah, menurut Presiden Joko Widodo ketika membuka rapat terbatas
tentang mitigasi dampak Covid-19 di sektor ketenagakerjaan melalui konferensi
video, di Jakarta Kamis (30/4), pemerintah melakukan sejumlah upaya, salah
satunya melalui pemberian stimulus ekonomi.
Kepala Negara meminta penyaluran stimulus ekonomi kepada pelaku usaha di
tengah pandemi COVID-19 tepat sasaran, yakni diutamakan bagi pengusaha yang
berkomitmen tidak melakukan PHK kepada karyawannya.
Selain itu, memastikan program stimulus ekonomi tersebut betul-betul segera
diimplementasikan dan berjalan sehingga dirasakan oleh manfaatnya oleh para
pelaku usaha.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan
bahwa bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengapresiasi keputusan
Presiden Joko Widodo yang telah mendengarkan pandangan semua pihak, termasuk
masukan dari serikat buruh demi kebaikan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia,
terkait pernyataan pemerintah menghentikan atau menunda pembahasan Omnibus
Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan selama pandemi COVID-19.
Said Iqbal bersama dua pimpinan konfederasi serikat buruh lainnya, yang tergabung
dalam MPBI, yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Andi Gani Nena Wea dan dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban pada Rabu (22/4/) diterima Presiden Joko
Widodo terkait penundaan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu.
Keputusan Presiden Jokowi itu disebutnya momentum bagi semua, termasuk kaum
buruh untuk menjaga persatuan Indonesia dalam melawan COVID-19 dan mengatur
strategi bersama mencegah darurat PHK setelah pandemi COVID-19.
Selain itu, juga akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk
membahas ulang klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja dengan
melibatkan serikat pekerja/serikat buruh, yang tercermin dari pernyataan Presiden
yang menyatakan akan mendengarkan pandangan semua pemangku kepentingan.
Page 490 of 695.
