Page 490 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020

proyeksi pertumbuhan ekonomi global pun ikut terdampak oleh penyebaran virus.

Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) mencatat penurunan kunjungan
wisatawan di tingkat global mencapai 20 sampai 30 persen.

Laporan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19 PBB itu sejalan dengan
pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut dunia kemungkinan
akan menghadapi resesi ekonomi yang lebih parah dari krisis keuangan 2009.

Melihat kondisi itu Sekjen PBB Guterres menyerukan kepada negara-negara mitra
untuk menguatkan solidaritas, khususnya kepada negara-negara maju agar
membantu negara berkembang dan berpenghasilan rendah menguatkan sistem
layanan kesehatannya.

Sebagai warga dunia, Indonesia pun tidak lepas dari imbas tersebut, khususnya di
dalam sektor ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan hingga data sampai Kamis
(16/4) pihaknya mencatat total sebanyak 1.943.916 orang pekerja yang dirumahkan
atau menjadi korban PHK akibat COVID-19.

Dari jumlah tersebut, 1.500.156 orang adalah pekerja sektor formal dari 83.546
perusahaan yang dirumahkan atau terkena PHK.

Angka itu, kemudian meningkat pada Rabu (22/4) menjadi sebanyak 2.084.593
pekerja yang terpaksa dirumahkan atau terkena PHK akibat dampak wabah COVID-
19.

Menaker dalam sebuah diskusi daring menyebut total antara sektor formal dan
informal yang di-PHK dan dirumahkan itu perusahaannya ada 116.370 orang
pekerja dan jumlah pekerjanya ada 2.084.593 orang.

Dari sisi perbandingan, buruh yang dirumahkan persentasenya lebih besar
ketimbang yang di-PHK. Jika kini sudah memasuki bulan Mei, dipastikan angka-
angka itu akan terus bergerak naik sehingga kondisinya semakin memrihatinkan.

Tidak terbendung Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan selalu
menyatakan dan mengimbau pengusaha menjadikan upaya PHK buruh dan pekerja
menjadi hal paling akhir yang bisa diambil.

Namun, fakta di lapangan juga menyatakan bahwa kebijakan itu tidak terbendung.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
mengharapkan pemerintah tetap mengedepankan dua kepentingan secara paralel,
yaitu kepentingan pemutusan penyebaran COVID-19 dan kepentingan
mempertahankan ekonomi agar mengurangi terjadinya PHK.

Page 489 of 695.