Page 8 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2020
P. 8
Judul Manajemen Pelaksana Minta Dukungan Kejagung untuk Kartu Prakerja
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg12
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-06-24 06:09:00
Ukuran 196x67mmk
Warna Halaman Hitam/Putih
AD Value Rp 3.920.000
News Value Rp 11.760.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - M. Rudy Salahuddin (Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja) Sebagai tindak lanjut
perubahan, Menko (Perekonomian) sudah meminta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara (Jamdatun) untuk perlindungan hukum dari pelaksanaan Kartu Prakerja
neutral - M. Rudy Salahuddin (Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja) Sudah ada SI< tim
untuk pendampingan hukum yang akan bertugas membantu jalannya program dari sisi hukum,
apabila membutuhkan masukan. Pendampingan ini juga melibatkan BPKP maupun LKPP untuk
verifikasi terhadap pelaksanaan batch 1-3 agar tidak melenceng dari aturan
Ringkasan
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja akan meminta dukungan dari Kejaksaan Agung
(Kejagung) agar pelaksanaan program tersebut dapatberj alan sesuai tata kelola, transparan
dan akuntabel serta betul-betul menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
"Sebagai tindak lanjut perubahan, Menko (Perekonomian) sudah meminta Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk perlindungan hukum dari pelaksanaan
Kartu Prakerja," kata Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin dalam jumpa
pers virtual di Jakarta, Senin (22/6).
MANAJEMEN PELAKSANA MINTA DUKUNGAN KEJAGUNG UNTUK KARTU PRAKERJA
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja akan meminta dukungan dari Kejaksaan Agung
(Kejagung) agar pelaksanaan program tersebut dapatberj alan sesuai tata kelola, transparan
dan akuntabel serta betul-betul menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
"Sebagai tindak lanjut perubahan, Menko (Perekonomian) sudah meminta Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk perlindungan hukum dari pelaksanaan
Kartu Prakerja," kata Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin dalam jumpa
pers virtual di Jakarta, Senin (22/6).
Rudy mengatakan dukungan ini merupakan bentuk evaluasi dari pelaksanaan Kartu Prakerja
yang sudah berjalan dalam tiga gelombang serta untuk menjalankan rekomendasi dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait implementasi program ini.
7
