Page 9 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2020
P. 9
"Sudah ada SI< tim untuk pendampingan hukum yang akan bertugas membantu jalannya
program dari sisi hukum, apabila membutuhkan masukan. Pendampingan ini juga melibatkan
BPKP maupun LKPP untuk verifikasi terhadap pelaksanaan batch 1-3 agar tidak melenceng dari
aturan," ujarnya.
Ia memastikan evaluasi terhadap program Kartu Prakerja ini sudah tepat dengan
mempertimbangkan situasi COVID-19 dan adanya normal baru agar kebijakan ini dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat pada pembukaan pendaftaran gelombang IV.
Saat ini, pembukaan pendaftaran gelombang selanjutnya masih menunggu revisi Peraturan
Presiden (Perpres) 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program
Kartu Prakerja yang sedang menunggu persetujuan Presiden.
Menurut rencana, Perpres baru ini mencakup adanya rekomendasi untuk perbaikan tata kelola
program Kartu Prakerja yang selama ini masih dikeluhkan beberapa pihak karena tidak
transparan dan tidak sesuai dengan kondisi terkini.
Beberapa peraturan baru yang masuk dalam revisi Perpres 36 Tahun 2020 antara lain terkait
syarat kepesertaan yang juga mencakup para wirausahawan dan proses pendaftaran yang
tidakhanya berbasis dalam jaringan (dar-ing/online) tapi juga luar jaringan (luring/offline) di
Kementerian Lembaga.
Peraturan lainnya mencakup regulasi pelaksanaan Kartu Prakerja selama COVID-19 yang
bermanfaat untuk Jaring Pengaman Sosial, pemberian manfaat atau pemilihan platform digital
yang tidak perlu mengikuti proses pengadaan barang Jan jasa pemerintah serta tuntutan pidana
bagi peserta yang memalsukan identitas.
Pendaftaran program Kartu Prakerja sudah mencapai tiga gelombang sejak diluncurkan pada
awal April 2020 dengan jumlah pendaftar mencapai 11,2 j utadari 513 kabupaten dan kota di
seluruh Indonesia serta peserta terpilih sebanyak 680.918 orang.
Komposisi peserta itu terdiri atas pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak
392.338 atau 58 persen, pencari kerja sebesar 244.531 atau 35 persen, pelaku UMKM sebanyak
7.396 atau 1 persen, dan pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 atau 6
persen.
Dari jumlah itu, peserta yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 573.080 orang, dengan
477.971 diantaranya telah menuntaskan paling tidak sebanyak satu pelatihan dan menerima
sertifikat. Jumlah penerima insentif baru mencapai 361.209 peser-tasenilai Rp216miliar. dengan
sisanya masih menunggu persetujuan Komite. am
8

