Page 9 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2020
P. 9

"Sudah  ada  SI<  tim  untuk  pendampingan  hukum  yang  akan  bertugas  membantu  jalannya
              program dari sisi hukum, apabila membutuhkan masukan. Pendampingan ini juga melibatkan
              BPKP maupun LKPP untuk verifikasi terhadap pelaksanaan batch 1-3 agar tidak melenceng dari
              aturan," ujarnya.

              Ia  memastikan  evaluasi  terhadap  program  Kartu  Prakerja  ini  sudah  tepat  dengan
              mempertimbangkan  situasi  COVID-19  dan  adanya  normal  baru  agar  kebijakan  ini  dapat
              memenuhi kebutuhan masyarakat pada pembukaan pendaftaran gelombang IV.
              Saat  ini,  pembukaan  pendaftaran  gelombang  selanjutnya  masih  menunggu  revisi  Peraturan
              Presiden (Perpres) 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program
              Kartu Prakerja yang sedang menunggu persetujuan Presiden.

              Menurut rencana, Perpres baru ini mencakup adanya rekomendasi untuk perbaikan tata kelola
              program  Kartu  Prakerja  yang  selama  ini  masih  dikeluhkan  beberapa  pihak  karena  tidak
              transparan dan tidak sesuai dengan kondisi terkini.

              Beberapa peraturan baru yang masuk dalam revisi Perpres 36 Tahun 2020 antara lain terkait
              syarat  kepesertaan  yang  juga  mencakup  para  wirausahawan  dan  proses  pendaftaran  yang
              tidakhanya berbasis dalam jaringan (dar-ing/online) tapi juga luar jaringan (luring/offline) di
              Kementerian Lembaga.

              Peraturan  lainnya  mencakup  regulasi  pelaksanaan  Kartu  Prakerja  selama  COVID-19  yang
              bermanfaat untuk Jaring Pengaman Sosial, pemberian manfaat atau pemilihan platform digital
              yang tidak perlu mengikuti proses pengadaan barang Jan jasa pemerintah serta tuntutan pidana
              bagi peserta yang memalsukan identitas.

              Pendaftaran program Kartu Prakerja sudah mencapai tiga gelombang sejak diluncurkan pada
              awal April 2020 dengan jumlah pendaftar mencapai 11,2 j utadari 513 kabupaten dan kota di
              seluruh Indonesia serta peserta terpilih sebanyak 680.918 orang.

              Komposisi peserta itu terdiri atas pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak
              392.338 atau 58 persen, pencari kerja sebesar 244.531 atau 35 persen, pelaku UMKM sebanyak
              7.396 atau 1 persen, dan pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 atau 6
              persen.

              Dari  jumlah  itu,  peserta  yang  telah  mengikuti  pelatihan  sebanyak  573.080  orang,  dengan
              477.971 diantaranya telah menuntaskan paling tidak sebanyak satu pelatihan dan menerima
              sertifikat. Jumlah penerima insentif baru mencapai 361.209 peser-tasenilai Rp216miliar. dengan
              sisanya masih menunggu persetujuan Komite. am
























                                                            8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14