Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 SEPTEMBER 2019
P. 46
Title DISNAKERTRANS KBB ULTIMATUM PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA, JANGAN
SALURKAN TKI ILEGAL
Media Name jabar.tribunnews.com
Pub. Date 18 September 2019
Page/URL https://jabar.tribunnews.com/2019/09/18/disnakertrans-kbb-ultimatum-pe rusahaan-
penyalur-tenaga-kerja-jangan-salurkan-tki-ilegal
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin TRIBUNJABAR.ID,
PADALARANG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten
Bandung Barat (KBB) mengultimatum perusahaan atau sponsor penyalur tenaga
kerja yang kedapatan memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal KBB
secara ilegal .
Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan bisa membuat TKI menjadi korban tindak
pidana perdagangan orang (TPPO) jika diberangkatkan ke luar negeri tanpa melalui
prosedur yang jelas.
Kepala Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans KBB, Sutrisno,
mengatakan, saat ini pihaknya akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap
sponsor yang bisa memberangkatkan TKI secara ilegal tersebut.
"Saya tidak segan-segan apabila kedapatan ada sponsor yang memberangkatkan
TKI asal KBB secara ilegal akan saya libas habis," ujarnya saat ditemui di Kantor
DPRD Bandung Barat , Padalarang, Rabu (18/9/2019).
Hal tersebut, lanjutnya, berkaca pada tahun 2018 yang saat itu ada delapan orang
TKI yang berasal dari Kecamatan Saguling dari Bandung Barat yang
diberangkatkan secara ilegal ke Timur Tengah.
Beruntung delapan TKI yang saat itu masih berada di Rumah Perlindungan Trauma
Center (RPTC) Kemensos di Jakarta itu bisa diselamatkan setelah Disnakertrans KBB
mengetahui adanya pemberangkatan TKI secara ilegal .
"Jadi kalau ada perusahaan yang masih seperti itu ke warga KBB saya akan
pidanakan pihak perusahaannya karena merugikan para TKI ," katanya.
Sejauh ini, pihaknya telah memberikan sanksi terhadap dua perusahaan penyalur
tenaga kerja yang kedapatan memberangkatkan TKI asal KBB secara ilegal dan
untuk ke depan pihaknya akan memberikan sanksi yang lebih berat.
"Jika mendapat laporan ada sponsor TKI ilegal lagi kami akan langsung melaporkan
ke pengawas kentenagakerjaan di kementerian. Tapi untuk sanksinya jika itu TPPO
akan kami laporkan ke aparat kepolisian," kata Sutrisno.
Page 45 of 73.
