Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 SEPTEMBER 2019
P. 49
Title SANKSI BERAT MENANTI PERUSAHAAN PENYALUR TKI ASAL KBB SECARA ILEGAL
Media Name jabar.tribunnews.com
Pub. Date 18 September 2019
https://jabar.tribunnews.com/2019/09/18/sanksi-berat-menanti-perusahaa n-penyalur-
Page/URL
tki-asal-kbb-secara-ilegal
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin TRIBUNJABAR.ID,
PADALARANG- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Kabupaten
Bandung Barat (KBB) akan memberikan sanksi berat terhadap perusahaan
penyalur tenaga kerja yang kedapatan memberangkatkan TKI asal KBB secara
ilegal.
Hal tersebut dilakukan agar tidak ada TKI asal KBB yang diberangkatkan secara
ilegal, seperti delapan TKI asal Kecamatan Saguling yang sudah siap untuk dikirim
pada tahun 2018 meskipun akhirnya bisa digagalkan.
Kepala Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans KBB, Sutrisno,
menyebut sanksi itu akan diberikan, mulai dari dipidanakan hingga dilaporkan ke
pengawas ketenagakerjaan di kementerian agar perusahaan nya ditutup.
"Sponsor ataupun perusahaan liar yang bisa memberangkatkan TKI secara ilegal
tanpa sepengetahuan kita, akan diberikan sanksi berat," ujarnya saat ditemui di
Kantor DPRD Bandung Barat , Padalarang, Rabu (18/9/2019).
Ia menjelaskan, pengirim TKI secara ilegal itu non prosedural atau tanpa mengikuti
administrasi memanfaatkan ketidaktahuan serta mengiming-imingi gaji besar dalam
mata uang dolar.
Bahkan jika TKI dikirim secara ilegal, mereka tidak akan mendapatkan
perlindungan hukum dari pemerintah saat bekerja di luar negeri, sehingga biasanya
mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Biasanya untuk pemberangkatannya mereka menggunakan passport kunjungan
dan disana pekerjakan, sehingga hal itulah yang menjadi masalah," katanya.
Atas hal tersebut pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan
penyalur tenaga kerja yang bisa mengirim TKI secara ilegal itu agar tidak ada TKI
asal KBB yang menjadi korban.
"Kami juga selaku sosialisasi ke tiap desa apabila ada laporan akan kita
tindaklanjuti sekaligus melaporkan ke pengawas tenaga kerja di kementerian,"
ucapnya.
Page 48 of 73.
