Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 SEPTEMBER 2019
P. 54
Title 600 BURUH MIGRAN PERKEBUNAN SAWIT DI PHK TANPA PESANGON
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 18 September 2019
https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/18/600-buruh-migran-perkeb unan-
Page/URL
sawit-di-phk-tanpa-pesangon
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
POS-KUPANG.COM |MAUMERE - Sejumlah 600-an orang buruh migran bekerja pada
perkebunan kelapa sawit PT Wahana Tritunggal Cemerang (WTC) dan PT Inovasi di
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon.
"Respon Dinas Nakertrans Kaltim dan Kabupaten Kutai Timur cukup baik. Hasil
pertemuan Tripartit, karyawan yang dikeluarkan dipekerjakan. Hak karyawan
dipenuhi. Perusahaan juga menjanjikan," kata pengacara dari LBH Veritas, Silvester
Nong Manis, S,H, kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (18/9/2019) siang.
Karyawan harus registrasi ulang menjadi karyawan. Artinya mereka menjadi
karyawan baru lagi. Padahal mereka sudah kerja belasan tahun.
"Syarat ini dibuat-buat menyebabkan mereka enggan kembali kerja. Ada 600 orang
di PHK tanpa pesangin. Kami ambil langkah hukum lakukan gugatan ke Pengadilan
Industrial Pancasila," tegas Silvester yang datang lokasi penampungan pekerja di
Kecamatan Karangan.
Silvester mengatakan, 600 buruh perkebunan sawit berangkat malam ini dari lokasi
penampungan di Karangan ke ibukota Kutai Timur. Dijadwalkan besok, mereka
melakukan dialog dengan bupati yang hari ini kembali dari luar negeri.
Dikataknya, mogok buruh memprotes perlakuan perusahaan atas pemenuhuan hak
buruh. Investigasi yang dilakukanya, kata Silvester, upah dibayar dibawa upah
minuman kabupaten. Kemudian pemotongan pajak tidak diberikan NPW, BPJS
kesehatan bodong dan BPJS ketenagakerja tidak diberikan. Mempekerjakan anak
dibawah umur dan manula.
"Mediasi difasilitasi Dinas Nakertrans Kutai Timur perusahaan harus penuhi hak
karyawan. Mereka kembali bekerja, tetapi ketika masuk kerja dibuat macam-macam
alasan yang harus dipenuhi karyawan," beber Silvester.
Manajemen kemudian membuat surat panggilan kepada karyawan. Surat panggilan
pertama dan kedua hanya beda sehari. Suratnya tiba pada hari yang sama.
"Panggilan tidak dipenuhi dijadikan alasan PHK sepihak dan dianggap mangkir,"
imbuh Silvester.
Page 53 of 73.
