Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 SEPTEMBER 2019
P. 59

Title          TAK DISETUJUI KEMENDAGRI, DKI TETAP ANGGARKAN IURAN BPJS UNTUK PEMULUNG
                              BANTARGEBANG
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      18 September 2019
               Page/URL       https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/18/18282241/tak-disetujui- kemendagri-
                              dki-tetap-anggarkan-iuran-bpjs-untuk-pemulung
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) tidak
               menyetujui adanya anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 4.131 pemulung di
               TPST Bantargebang, Kota Bekasi, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
               perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2019.


               "Terdapat dua kegiatan yang tidak diperkenankan, yaitu pertama kegiatan BPJS
               Ketenagakerjaan untuk pemulung TPST Bantargebang sebesar Rp 836.160.000,"
               ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri,
               Rabu (18/9/2019).

               Edi menyampaikan hal itu dalam rapat bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD
               DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, terkait hasil evaluasi Kemendagri terhadap
               Raperda APBD-P DKI 2019.

               Meskipun tidak diperkenankan Kemendagri, Pemprov DKI Jakarta tetap
               mengalokasikan anggaran tersebut.

               "Kegiatan tersebut tetap dianggarkan dan telah direalisasikan," kata Edi.


               Edi menjelaskan, Pemprov DKI tetap mengalokasikan anggaran tersebut dengan
               berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan
               Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan
               Program Jaminan Sosial.

               Jaminan dapat diberikan bagi peserta pekerja bukan penerima upah berdasarkan
               azas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


               Edi mengakui, pemulung TPST Bantargebang bukan pekerja yang mendapat upah
               dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Namun, jaminan sosial merupakan hak
               setiap warga negara Indonesia, termasuk pemulung.

               "Program BPJS bagi pemulung di TPST Bantargebang ini sebagai bentuk kepedulian
               Pemprov DKI Jakarta kepada salah satu unsur masyarakat, dalam hal ini pemulung,
               di sekitar TPST Bantargebang akibat dampak dari tempat pembuangan akhir
               sampah yang ada di TPST Bantargebang," kata Edi.

               Pemprov DKI Jakarta membuang sampah dari Jakarta ke TPST Bantargebang.






                                                       Page 58 of 73.
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64