Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 SEPTEMBER 2019
P. 60
Selain anggaran itu, Kemendagri juga tidak menyetujui Pemprov DKI Jakarta
mengalokasikan anggaran pembayaran santunan asuransi akibat bencana pohon
tumbang sebesar Rp 1 miliar.
Namun, Pemprov DKI tetap mengalokasikan anggaran tersebut.
Pemprov DKI berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan.
Berdasarkan aturan tersebut, kata Edi, Pemprov DKI berkewajiban mengelola RTH,
terutama pohon tumbang yang ada di RTH publik.
"Kegiatan ini tetap dianggarkan untuk meng-cover masyarakat yang terkena
musibah akibat pohon tumbang milik Pemprov DKI, misalnya korban meninggal,
cacat tetap atau cacat sebagian, dan kerugian material kendaraan atau bangunan,"
ucap Edi.
Menurut Edi, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan jawaban tersebut kepada
Kemendagri.
Wakil Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Syarif menyampaikan, DPRD DKI tidak
mempermasalahkan anggaran tersebut tetap dialokasikan Pemprov DKI. Sebab,
Pemprov DKI memiliki landasan hukum yang jelas dan telah memberikan penjelasan
kepada Kemendagri.
"Kami oke saja, enggak ada masalah. Iya (ada landasan hukum), kesannya kurang
cermat juga Kemendagri, ternyata sudah berjalan," kata Syarif seusai rapat.
Page 59 of 73.
