Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 SEPTEMBER 2019
P. 58
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial.
Jaminan dapat diberikan bagi peserta pekerja bukan penerima upah berdasarkan
azas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Memang pemulung TPST Bantargebang bukan pekerja yang mendapat upah dari
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Namun, jaminan sosial merupakan hak setiap
WNI, termasuk pemulung," ujar Edi Sumantri.
Program BPJS bagi pemulung di TPST Bantargebang ini, tambah Edi Sumantri, juga
sebagai bentuk kepedulian Pemprov DKI Jakarta kepada salah satu unsur
masyarakat, dalam hal ini pemulung. Khususnya di sekitar TPST Bantargebang yang
terdampak dari tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Kota Bekasi itu.
Pemprov DKI juga tetap mengalokasikan anggaran pembayaran santunan asuransi
akibat bencana pohon tumbang sebesar Rp 1 miliar.
Anggaran itu tetap ada karena Pemprov DKI berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan
dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan.
"Berdasarkan aturan tersebut, Pemprov DKI berkewajiban mengelola RTH, terutama
pohon tumbang yang ada di RTH publik. Kegiatan ini tetap dianggarkan untuk
meng-cover masyarakat yang terkena musibah akibat pohon tumbang milik
Pemprov DKI, misalnya korban meninggal, cacat tetap, atau cacat sebagian, dan
kerugian material kendaraan atau bangunan," jelas Edi Sumantri.
Atas sikap terhadap dua kegiatan anggaran tersebut, Edi Sumantri mengatakan
Pemprov DKI telah memberikan jawaban kepada Kemdagri.
Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI, Syarif menjelaskan
DPRD DKI tidak mempermasalahkan anggaran tersebut tetap dialokasikan Pemprov
DKI. Sebab, Pemprov DKI memiliki landasan hukum yang jelas dan telah
memberikan penjelasan kepada Kemendagri.
"Kita sih setuju saja. Tidak ada masalah. Kan sudah ada landasan hukumnya.
Kesannya, kurang cermat juga Kemdagri, karena kegiatan itu ternyata sudah
berjalan," kata Syarif.
Sumber: BeritaSatu.com
Page 57 of 73.
