Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 SEPTEMBER 2019
P. 57

Title          DITOLAK KEMDAGRI, DKI TETAP ALOKASIKAN ANGGARAN BPJS PEMULUNG
                              BANTARGEBANG
               Media Name     beritasatu.com
               Pub. Date      18 September 2019
               Page/URL       https://www.beritasatu.com/megapolitan/575792/ditolak-kemdagri-dki-tet ap-alokasikan-
                              anggaran-bpjs-pemulung-bantargebang
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






























               Jakarta, Beritasatu.com  Draf Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan
               Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2019 telah selesai dikoreksi oleh
               Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Salah satu yang dikoreksi adalah anggaran
               iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemulung TPST Bantargebang.

               Meski anggaran tersebut ditolak oleh Kemdagri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
               tetap mengalokasikan anggaran untuk 4.131 pemulung TPST Bantargebang, Bekasi,
               senilai Rp 836.160.000.

               Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri
               mengatakan ada dua kegiatan yang tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam
               APBD-P DKI 2019.

               Pertama, anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk pemulung TPST
               Bantargebang. Kedua, anggaran pembayaran santunan asuransi akibat bencana
               pohon tumbang sebesar Rp 1 miliar.

               "Untuk anggaran kegiatan BPJS Ketenagakerjaan untuk pemulung TPST
               Bantargebang tetap dianggarkan dan telah direalisasikan," kata Edi Sumantri dalam
               rapat hasil evaluasi Kemdagri terhadap Raperda APBD-P DKI 2019 bersama DPRD
               DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu
               (18/9/2019).


               Dijelaskannya, Pemprov DKI tetap mengalokasikan anggaran tersebut dengan
               berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan



                                                       Page 56 of 73.
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62