Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 SEPTEMBER 2019
P. 62
Selain itu, perubahan aturan bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan
bagi TKA. Sebelumnya, buruh asing membutuhkan rekomendasi dari
Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sebelum meminta izin kerja ke Kemenaker,
sehingga prosesnya menjadi lebih panjang.
"Nah ini yang kemudian disederhanakan. Kalau dulu orang mau urus izin TKA di
sektor pendidikan, kan berarti harus nunggu rekomendasi dari Mendikbud. Kalau
sekarang tinggal tanya Pak Mendikbud TKA yang Anda bolehkan di sektor
pendidikan apa saja jabatannya," jelasnya.
Meskipun jabatan TKA bertambah, ia memastikan pengendaliannya tak akan kendor.
Pengendalian itu diwujudkan melalui persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKA
sebelum bekerja di Indonesia. Tak hanya itu, pengendalian juga dilakukan melalui
pengawasan rutin dan mendadak oleh pemerintah dan juga pengawasan dari
masyarakat.
Untuk diketahui pemerintah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 228
Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing
menambah jumlah jabatan yang bisa diduduki buruh asing dari yang awalnya hanya
66 menjadi 181.
Kelahiran aturan baru ini menuai beberapa kontra terutama dari kalangan pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
gugatan akan dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) dalam dua atau tiga minggu ke depan.
"Tidak hanya PTUN tapi ke MA. PTUN untuk administrasinya, MA untuk isi materi
keputusan menterinya," katanya.
(ulf/agt).
Page 61 of 73.
