Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 SEPTEMBER 2019
P. 64
konstitusional. Selain melanggar UU No.21/2000 tentang serikat pekerja serta UU
No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. "Kami minta hak pekerja dibayarkan sesuai
UU. Jangan sampai mereka dizalimi," tuturnya.
Mustaqim juga meminta agar Disnakertrans DIY aktif melakukan pengawasan dan
memberikan teguran serta sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan aturan
UU. "Banyak perusahaan yang tidak menjalankan aturan UU. Mulai masalah status
pekerja, PHK, pemberian pesangon hingga kebebasan berserikat yang sebenarnya
dijamin oleh UU," katanya.
Kepala Disnakertrans DIY Andung Pribadi Santoso mengakui jika selama 2019 ini
masih ada PHK sepihak yang dilakukan oleh pemberi kerja termasuk masalah
pesangon PHK. "Ada aduan yang masuk ke kami. Untuk data lengkapnya dan jenis-
jenis PHK nya saya nggak ingat detailnya," kata Andung.
Page 63 of 73.
