Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 120
Judul Urgensi Pengesahan RUU Ciptaker
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-08-07 04:45:00
Ukuran 381x121mmk
Warna Warna
AD Value Rp 80.010.000
News Value Rp 240.030.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah dan pelaku usaha berharap Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker)
atau Omnibus Law dapat segera disahkan menjadi Undang-undang. RUU Ciptaker berorientasi
pada izin usaha dan investasi untuk menciptakan lapangan keija. RUU Ciptaker juga akan
mendorong sinkronisasi dan koordinasi prosedur pemberian izin antara pemerintah pusat dan
daerah.
RUU Ciptaker merevisi 79 UU dengan 1.244 pasal yang ada di dalamnya. RUU Ciptaker berisikan
15 bab dengan 174 pasal yang menyasar 11 klaster. Ke-11 klaster itu adalah Penyederhanaan
Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan
Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan
Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi
Khusus.
URGENSI PENGESAHAN RUU CIPTAKER
Pemerintah dan pelaku usaha berharap Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker)
atau Omnibus Law dapat segera disahkan menjadi Undang-undang. RUU Ciptaker berorientasi
pada izin usaha dan investasi untuk menciptakan lapangan keija. RUU Ciptaker juga akan
mendorong sinkronisasi dan koordinasi prosedur pemberian izin antara pemerintah pusat dan
daerah.
RUU Ciptaker merevisi 79 UU dengan 1.244 pasal yang ada di dalamnya. RUU Ciptaker berisikan
15 bab dengan 174 pasal yang menyasar 11 klaster. Ke-11 klaster itu adalah Penyederhanaan
Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan
Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan
Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi
Khusus.
Saat ini ada sekitar 17 juta hingga 18 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan pekerjaan.
Mereka terdiri atas sekitar 7 juta pengangguran terbuka, sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru,
dan sekitar 7-8 juta pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19. Mereka tidak mungkin
119
