Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

terserap seluruhnya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai BUMN. Sebagian besar
lapangan pekerjaan untuk mereka harus disediakan oleh sektor swasta.
RUU Ciptaker mendapatkan momentum terbaiknya untuk segera disahkan ketika negara kita
dihadapkan pada kondisi sulit akibat pandemi Covid-19.

Setidaknya ada empat poin penting dalam RUU Ciptaker.

Pertama, terkait kewenangan.

Kewenangan perizinan tidak serta merta ditarik ke pusat.

Namun, pemerintah daerah akan diberikan batas waktu untuk menerbitkan izin kepada investor.
Jika melebihi batas waktu, kewenangan ditarik ke Presiden. Kemudian, Presiden berhak
memberikan perintah kepada gubernur, bupati, wali kota, menteri ataupun kepala badan untuk
membuat keputusan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, RUU Ciptaker mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah
berupaya meminimalkan persyaratan yang diperlukan pelaku UMKM untuk mendapatkan izin
usahanya. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi
kurang lebih 60% dan penyerapan tenaga kerja hingga 120 juta orang. Melalui omnibus law ini
negara hadir secara maksimal lewat regulasi untuk mendesain UMKM agar bisa naik kelas atau
setidaknya pengurusan izin-izinnya tidak dipersulit.

Ketiga, RUU Ciptaker akan memberikan landasan hukum atas kewajiban kemitraan dengan
UMKM. Pelaku usaha besar diwajibkan menggandeng UMKM untuk meningkatkan kualitas
UMKM. Dengan cara ini kita bisa membangun demokrasi ekonomi karena sudah memiliki payung
hukumnya.

Poin keempat, menyangkut lingkungan. RUU Ciptaker dapat menyelesaikan persoalan izin usaha
dan investasi terutama terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Amdal ini wajib
bagi perusahaan, tapi fakta di lapangan sering terjadi pengusaha harus merogoh kocek lebih
dalam untuk mengurus perizinan Amdal dibandingkan nilai investasi yang ditanamkan. Sebut
saja nilai investasi hanya Rp 600 juta tapi biaya pengurusan Amdal bisa mencapai Rp 1 miliar.
Mahalnya pengurusan Amdal ini karena adanya permainan para pejabat di daerah.

Dalam RUU Ciptaker, aturan mengenai Amdal bukannya tidak ada, tapi disyaratkan dalam
konteks perlindungan lingkungan. Untuk usaha kelas menengah, misalnya, ada ketentuan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
Sementara untuk usaha kelas besar tetap membutuhkan Amdal, tapi dengan syarat yang tidak
dibuat rumit.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa pengurusan perizinan berbelit-belit, rumit dan butuh dana tidak
sedikit sehingga menciptakan biaya ekonomi tinggi. Pengurusan izin lokasi di pemerintah daerah,
misalnya, bisa memakan waktu hingga tahunan dan itu pun belum tentu izinnya keluar. Demikian
pula dalam hal pengurusan izin di kementerian/ lembaga. Kehadiran UU Ciptaker, jika sudah
disahkan DPR, akan mengubah kondisi ini. UU Cipta Kerja akan memberikan kemudahan bagi
investor mengurus perizinan di daerah.

Saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di dalam
negeri. Persoalan tumpang-tindih regulasi dan peraturan antara pusat dan daerah serta rumitnya
perizinan dapat dengan mudah dibereskan dan ditata ulang. Sebab, semua itu berada di kendali
atau under control pemerintah. Berbeda halnya dengan mengendalikan keinginan investor untuk
berinvestasi di Indonesia. Investor tidak harus investasi di Indonesia karena masih ada pilihan
di negara lain.

120