Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 125

beberapa tahap. Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk insentif sosial itu sebesar 31,2
              triliun rupiah.
              "Apakah nanti dibayarnya sekali atau berapa kali pembayaran, ini sedang kita finalisasi," ujar
              Febrio, dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Kamis (6/8).

              Lebih  lanjut,  dia  mengatakan  pemerintah  akan  mengakselerasi  penyelesaian  skema  bantuan
              tunai itu agar lebih efektif terutama cepat sampai ke kelompok target penerima. "Bukan masalah
              besarannya, tapi bagaimana uangnya sampai ke kantong penerima," ujarnya.

              Skema yang akan digunakan akan dibuat secara efisien dan bertanggung jawab. Kini, pemerintah
              sedang menunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan mengingat mereka bertanggung jawab atas
              pengelolaan terkait tenaga kerja.

              "Yang  terpenting  bagaimana  kita  menyalurkan  dengan  tata  kelola  yang  baik  dan  bisa
              dipertanggungjawabkan, sehingga kalau ada pemeriksaan pun sistem siap diaudit Jadi, jangan
              dilakukan dengan tata kelola yang tidak baik dan nantinya menjadi masalah yang tidak bisa
              dipertanggungjawabkan," paparnya.

              Data Tidak Valid

              Deputi  Ekonomi  Digital,  Ketenagakerjaan,  dan  UMKM  Kemenko  Perekonomian,  M  Rudy
              Salahuddin, dalam diskusi virtual yang berbeda mengakui sulitnya mendapat data yang valid
              untuk menyalurkan bantuan.
              Skema stimulus bagi 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN, katanya, akan mengacu pada data
              kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah 150 ribu rupiah atau setara gaji di
              bawah lima juta rupiah per bulan.

              Bantuan  akan  diberikan  sebesar  600  ribu  rupiah  per  bulan  selama  empat  bulan  dan  akan
              langsung  diberikan  per  dua  bulan  ke  rekening  masing  pekerja  untuk  menghindari
              penyalahgunaan.

              Menanggapi hal itu, Ekonom Senior dari Indef, Tauhid Ahmad, menilai rencana tersebut akan
              menimbulkan  ketidakadilan  dan  kesenjangan  semakin  dalam terjadi  di masyarakat  Selain  itu
              kebijakan itu tidak akan mampu mendorong konsumsi rumah tangga yang tertekan.

              Jumlah pekerja saat ini mencapai 52,2 juta orang, sementara bantuan berupa gaji ditargetkan
              hanya untuk 13 juta sampai 15 juta orangyang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.  uyo/E-9


























                                                           124
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130