Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

"Kenapa hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar? Kalau bantuan ini disebut
untuk pekerja, tentu semua tenaga kerja merasa berhak. Kita mengetahui yang bekerja sebagai
buruh karyawan atau pegawai di Indonesia itu ada 52,2 juta pekerja," ucap Tauhid Ahmad dalam
konferensi pers secara virtual pada Kamis (6/8).

Menurutnya pemerintah harus bersikap adil dan memiliki kriteria ketat sehingga bantuan yang
diberikan bisa tepat sasaran. Padahal tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) belum semuanya menerima bantuan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

"Menurut saya gagasannya menarik, tetapi pertanggungjawabannya akan menjadi masalah di
kemudian hari. Karena dasar apa yang dijadikan menentukan masyarakat mendapatkan bansos
baru untuk pekerja," ucap Tauhid.

Tauhid menuturkan masyarakat dengan pendapatan Rp 5 juta per bulan pun sebenarnya bukan
masuk dalam kategori warga miskin. Dari sisi pengeluaran, seharusnya bantuan tunai ini
diberikan untuk ke mereka yang berpendapatan di bawah Rp 2,3 juta per bulan.
"Mereka yang sebenarnya yang paling berhak jadi ada gap antara sasaran dan pengeluaran yang
mereka keluarkan," ucap Tauhid.

Ia mengatakan penghasilan buruh pun saat ini masih berada pada level Rp 2,9 juta per bulan.
Mereka yang tidak termasuk buruh akan mendapatkan bantuan. Sehingga akan ada kesenjangan
yang semakin besar antara masyarakat desil satu dengan kelompok lebih mampu. Rencana
pemerintah untuk memberikan bantuan gaji ini harus dikaji secara mendalam sebab akan
memakan anggaran hingga Rp 31 triliun.

"Jumlah Rp 31 triliun itu luar biasa besar dan akan sangat berarti kalau dibagikan terhadap
masyarakat kelompok menengah ke bawah," ucap Tauhid.

Tauhid berpendapat program ini tidak efektif mendorong perekonomian. Karena masyarakat
dengan penghasilan Rp 5 juta yang berarti masuk ke golongan kelas menengah akan lebih
memilih menyimpan uang untuk berjaga-jaga atau tabungan.

Masyarakat kelas menengah biasa menggunakan pengeluaran mereka untuk non makan, baik
pendidikan, kesehatan, hotel dan restoran. Sedangkan, dalam situasi pandemi, pengeluaran jenis
ini akan sangat terbatas.

"Tentu saja ini akan menjadi masalah dan uang itu akan sia-sia karena hanya menjadi saving
saja. Sehingga sangat sulit untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi," kata Tauhid.

Sebelumnya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyatakan
stimulus selanjutnya dari pemerintah adalah bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan
pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tujuan pemerintah
menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal
ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan Program stimulus ini sedang difinalisasi
agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini. Fokus
bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di
bawah Rp5 juta per bulan.

"Bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan
ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," ucap Erick
Thohir. Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

129