Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 129
Judul BLT Pekerja Berpenghasilan di Bawah Rp 5 Juta Tingkatkan
Kesenjangan di Masyarakat
Nama Media investor.id
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://investor.id/business/blt-pekerja-berpenghasilan-di-bawah-rp-5-
juta-tingkatkan-kesenjangan-di-masyarakat
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-07 04:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef))
Kenapa hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar? Kalau bantuan ini disebut
untuk pekerja, tentu semua tenaga kerja merasa berhak. Kita mengetahui yang bekerja sebagai
buruh karyawan atau pegawai di Indonesia itu ada 52,2 juta pekerja
positive - Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)) Bantuan sebesar Rp600 ribu
per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing
pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan
Ringkasan
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad
mengatakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat berpenghasilan di
bawah Rp 5 juta akan menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan.
Menurut dia, Program ini juga dilihat tidak berdampak besar untuk meningkatkan konsumsi
rumah tangga. Pemerintah berencana memberikan bantuan ini untuk 13 juta tenaga kerja yang
dipilih berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan.
BLT PEKERJA BERPENGHASILAN DI BAWAH RP 5 JUTA TINGKATKAN
KESENJANGAN DI MASYARAKAT
JAKARTA, - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
Tauhid Ahmad mengatakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat
berpenghasilan di bawah Rp 5 juta akan menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan.
Menurut dia, Program ini juga dilihat tidak berdampak besar untuk meningkatkan konsumsi
rumah tangga. Pemerintah berencana memberikan bantuan ini untuk 13 juta tenaga kerja yang
dipilih berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan.
128
