Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Judul Bantuan Gaji Tambahan untuk Pegawai, Politikus Gerindra: Jangan
Timbulkan Kecemburuan Sosial
Nama Media tempo.co
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1373250/bantuan-gaji-tambahan-untuk-
pegawai-politikus-gerindra-jangan-timbulkan-kecemburuan-sosial
Jurnalis Reporter:
Tanggal 2020-08-07 04:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Heri Gunawan (Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Gerindra) Jangan sampai ini
menimbulkan masalah lagi. Ini bicara rasa keadilan. Yang sudah punya gaji disubsidi, tapi
bagaimana pekerja yang dirumahkan bahkan kena PHK selama pandemi ini berlangsung? Jangan
sampai muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama terdampak oleh
pandemi

positive - Heri Gunawan (Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Gerindra) Rencana pemerintah
memberikan bansos untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta sejatinya baik dan patut di
apresiasi, saya dukung. Termasuk bansos produktif hingga Rp 30 triliun bagi 12 juta UMKM

neutral - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan) Saya
berharap bila kebijakan ini betul-betul dieksekusi, skemanya harus jelas

neutral - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan) Saya
berharap bila kebijakan ini betul-betul dieksekusi, skemanya harus jelas.

positive - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan)
Apakah nanti dibayarnya sekali atau berapa kali pembayaran itu sedang kita finalisasi

neutral - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan) Kata
kuncinya sekarang itu kecepatan karena kalau kita mengejar berapa juta orang yang tenaga
kerja dan yang bantuan produktif itu berapa juta orang, ini bukan masalah besarannya tapi
bagaimana uangnya sampai ke kantong penerima

neutral - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan) Yang
terpenting bagaimana kita menyalurkan dengan tata kelola yang baik dan bisa
dipertanggungjawabkan, sehingga kalau ada pemeriksaan pun sistem siap diaudit. Jadi jangan
dilakukan dengan tata kelola yang tidak baik dan nantinya menjadi masalah yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan

140