Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 142
Ringkasan
Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengingatkan pemerintah agar
mengkaji skema penyaluran bantuan gaji tambahan untuk pegawai dengan gaji di bawah Rp 5
juta. Salah satunya, mengenai siapa saja pekerja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.
"Jangan sampai ini menimbulkan masalah lagi. Ini bicara rasa keadilan. Yang sudah punya gaji
disubsidi, tapi bagaimana pekerja yang dirumahkan bahkan kena PHK selama pandemi ini
berlangsung? Jangan sampai muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama
terdampak oleh pandemi," ujar Heri dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Agustus 2020.
BANTUAN GAJI TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI, POLITIKUS GERINDRA: JANGAN
TIMBULKAN KECEMBURUAN SOSIAL
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan
mengingatkan pemerintah agar mengkaji skema penyaluran bantuan gaji tambahan untuk
pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Salah satunya, mengenai siapa saja pekerja yang
berhak mendapatkan bantuan tersebut.
"Jangan sampai ini menimbulkan masalah lagi. Ini bicara rasa keadilan. Yang sudah punya gaji
disubsidi, tapi bagaimana pekerja yang dirumahkan bahkan kena PHK selama pandemi ini
berlangsung? Jangan sampai muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama
terdampak oleh pandemi," ujar Heri dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Agustus 2020.
Dia pun berharap program ini tidak dibuat untuk sekadar untuk menggeber penyerapan
anggaran yang selama ini menjadi sorotan Presiden Joko Widodo.
Baru-baru ini Jokowi kembali menyoroti lambatnya penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi
Nasional. Dari anggaran Rp 695 triliun untuk stimulus penanganan Covid-19, Jokowi menyebut
baru 20 persen yang terealisasi, yaitu sebesar Rp 141 triliun.
Kendati demikian, Heri mendukung rencana pemerintah menyalurkan bantuan bagi pekerja
tersebut. "Rencana pemerintah memberikan bansos untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5
juta sejatinya baik dan patut di apresiasi, saya dukung. Termasuk bansos produktif hingga Rp
30 triliun bagi 12 juta UMKM," ujar dia. "Saya berharap bila kebijakan ini betul-betul dieksekusi,
skemanya harus jelas." Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian
Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan rencana pemerintah menyalurkan insentif berupa
bantuan gaji tambahan melalui bantuan langsung tunai kepada pekerja berpenghasilan di bawah
Rp 5 juta per bulan masih difinalisasi.
Febrio memastikan insentif yang akan disalurkan itu besarannya adalah Rp 2,4 juta per orang.
Namun, saat ini pemerintah masih mengkaji metode penyalurannya. "Apakah nanti dibayarnya
sekali atau berapa kali pembayaran itu sedang kita finalisasi," ujar dia.
Menurut dia, program bantuan untuk para pekerja itu akan difinalisasi oleh Satuan Tugas
Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang diketuai Budi Gunadi Sadikin. Bersama
Satgas Ekonomi, Febrio mengatakan Kementerian Keuangan akan mengkaji skema penyaluran
yang paling pas dan tercepat.
"Kata kuncinya sekarang itu kecepatan karena kalau kita mengejar berapa juta orang yang
tenaga kerja dan yang bantuan produktif itu berapa juta orang, ini bukan masalah besarannya
tapi bagaimana uangnya sampai ke kantong penerima," kata Febrio.
141
