Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

menjaga jarak. Ada satuan tugas di kantor tersebut yang dibentuk untuk memastikan penerapan
protokol berjalan dengan benar.
Ia juga mengatakan, ada sejumlah perusahaan yang memberi sanksi kepada karyawan yang
tidak disiplin. Bagi karyawan yang ketahuan tidak bermasker, misalnya, uang makan atau uang
transpor akan dipotong. Ada pula yang menerapkan sistem pemotongan saldo cuti. Setiap
perusahaan bisa mengadaptasi peraturan sesuai karakteristik masing-masing.

Terkait masih ada perusahaan yang belum sungguh-sungguh mengantisipasi pandemi, pakar
manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menjabarkan,
ini turut diperlihatkan dari fakta belum semua perusahaan, termasuk badan usaha milik negara
dan daerah, yang memasukkan Covid-19 sebagai biaya kerugian.

Konsep "normal baru" melenakan pengelola kantor bahwa segala sesuatu telah kembali seperti
biasa, padahal ada ancaman kerugian besar jika karyawan di satu perusahaan terjangkit virus
korona jenis baru.
"Perkembangan ekonomi melambat akibat pembatasan sosial berskala besar. Ini bukti betapa
seriusnya ancaman Covid-19. Jika ada karyawan perusahaan terkena virus ini akibat tidak
disiplin, kerugian yang terjadi lebih besar dari tingkat kemajuan ekonomi. Harus ditanamkan
agar jangan mengambil atau mengundang risiko yang jelas-jelas tidak berharga," ucapnya.
Toto menyebutkan, di masa pandemi, perusahaan yang bisa bertahan adalah perusahaan yang
mampu menjaga pekerjanya tetap sehat dan produktif. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko hanya
bisa dimulai dari perusahaan itu sendiri. Pemerintah bisa saja mengambil tindakan koersif, seperti
menurunkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan jika dinilai abai. Namun, hal
ini bisa dihindari dengan memiliki kedewasaan dalam berbisnis.

"Pengalokasian anggaran, sumber daya manusia, dan satuan tugas pencegahan Co-vid-19
adalah keniscayaan," katanya.
Sumber penularan

Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis
Miko Wahyono mengingatkan Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor, Jawa Barat, agar mengawasi
pasien positif yang melakukan karantina mandiri di rumah dengan protokol kesehatan ketat. Jika
tidak diawasi dengan baik, hal itu bisa memunculkan kluster penularan baru.

Berdasarkan data penyebaran kluster di Kota Bogor pada 10 Maret-3 Agustus, kata Tri, kluster
penularan dari luar Kota Bogor sangat tinggi, mencapai 111 orang atau 36,88 persen.

"Dari data kluster luar kota, ternyata yang ke luar kota menggunakan kendaraan pribadi ada 80
persen. Jadi, harus dievaluasi lagi, sebetulnya penularannya di mana?" katanya.
Meskipun belum menjawab pertanyaan Tri, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim pada
kesempatan berbeda mengatakan, ada penambahan 10 kasus positif di kluster fasilitas
kesehatan Rumah Sakit Azra.

"Tim masih melacak lokasi penularan dan orang-orang yang kontak erat," kata Dedie, kemarin.

Beberapa hari ke depan, lanjutnya, akan ada razia untuk mengawasi kepatuhan. Ini sesuai
Peraturan Wali Kota Bogor No 64/2020 tentang pengenaan denda bagi warga yang tidak
mematuhi protokol kesehatan.

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, aparatur sipil negara
(ASN) di Kota Bogor yang terkonfirmasi positif Covid-19 berjumlah 18 orang dan 1 orang
meninggal.
145