Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

DKI ANDALKAN LAPORAN MASYARAKAT

Pada masa pandemi, perusahaan yang bisa bertahan adalah yang mampu menjaga para pekerja
tetap sehat dan produktif. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko harus dimulai dari perusahaan itu
sendiri.

JAKARTA, KOMPAS - Sumber daya manusia yang minim mengakibatkan pemerintah sukar
melakukan pemeriksaan masif terhadap perusahaan dan perkantoran di Jakarta. Untuk itu
laporan masyarakat menjadi andalan untuk basis penindakan bagi pelanggar protokol
keselamatan terkait Covid-19.

Tentu penjaminan keamanan dan kesehatan pekerja bergantung pada kesadaran setiap
perusahaan dan individu dalam menjaga diri masing-masing. Namun ini tidak jaminan dan
diperlukan pengawasan. Masalahnya sumber daya yang mengawasi minim

"Di Jakarta Selatan saja misalnya ada 25.700 perusahaan, mayoritas di sektor jasa. Jumlah
karyawan mulai dari dua orang hingga ribuan orang. Mereka bisa menempati satu gedung, satu
lantai, satu rumah toko, atau melayani dari rumah," kata Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi Jakarta Selatan Sudradjad, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Ia menuturkan, Sudin Naker-trans Jaksel hanya memiliki enam pengawas. Mereka dibantu lima
petugas dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jaksel dan PPKD Jakarta Timur. Setiap hari,
tim mendatangi tiga perusahaan untuk memeriksa penerapan protokol keamanan Covid-19.
Sudradjad mengungkapkan, keterbatasan tenaga membuat pihaknya melakukan tindakan
berdasarkan laporan warga, pegawai, ataupun lembaga terkait.

Sejauh ini di Jaksel ada tiga perusahaan yang ditutup sementara karena terbukti memiliki kasus
positif Covid-19. Menurut Sudrajad, lama penutupan perusahaan beragam, dari satu hari hingga
14 hari, guna memberi perusahaan waktu untuk disinfeksi ruang kantor.

Ditemukan perusahaan pelanggar protokol Covid-19 berdasarkan laporan kepada Sudin
Nakertrans Jaksel. Perusahaan tidak memberlakukan giliran bekerja karyawan dan melanggar
aturan yang membatasi karyawan, maksium 50 persen.

Laporan juga menyebutkan tidak ada kedisiplinan soal pemakaian masker dan jaga jarak. Alasan
perusahaan karena sibuk dan harus menangani banyak klien. Satu perusahaan didenda Rp 25
juta karena mengabaikan protokol soal masker, penjagaan jarak, pengecekan suhu tubuh, dan
penyediaan tempat cuci tangan atau setidaknya cairan antiseptik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan,
sejauh ini di Ibu Kota ada 24 perusahaan ditutup. Ini akibat karyawan terbukti mengidap Covid-
19. Di samping itu, ada tujuh perusahaan lain yang ditutup karena melanggar protokol
kesehatan.

Informasi itu didapat dari aduan. Pengaduan bisa disampaikan melalui tautan bit.ly/ps-bb-
kantor-tempatkerja, surel disnakertrans@jakarta.go.id, dan telepon 021-3517616 atau
081220960440.

Komitmen

Meskipun begitu, Sudradjad mengatakan, terdapat pula sejumlah perusahaan yang memiliki
pakta integritas untuk menangani Covid-19 di lingkungannya. Pakta ini merupakan komitmen
nyata, tidak sekadar memasang spanduk ataupun poster meminta orang bermasker dan

144